Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,043 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 2002

Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
KEPPRES No.61 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 61 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/No.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan, berisi tentang 1. Ketentuan umum, yaitu hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini; 2. Pendelegasian kewenangan, dimana Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis Kabupaten Balanganan; 3. Ketentuan Peralihan, .Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal: a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan 1 atau b. Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan. 4. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 61 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 61 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 61 Tahun 2015

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dan Penerbitan Izin Lingkungan

Download :
Perbup No 61 2017 Izin Lingkungan.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 61 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kab. Pohuwato

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

peDELEGASIAN kEWENANGAN pELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2015/NO. 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kab. Pohuwato

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Meningkatkan dan Mengembangkan Usaha.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2008; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; PERPRES No.98 Tahun 2014; PERATURAN MENTERI DALAM REPUBLIK INDONESIA No.83 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, termasuk didalamnya Pendelegasian Kewenangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 61 Tahun 2015

Penyelenggaraan Microcell

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Sleman No. 61 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Microcell.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 61 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, LD.2013/61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; -Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; -Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; -Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; -Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 2009; Nomor 10 Tahun 2009; -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
-PELIMPAHAN KEWENANGAN; -PELAKSANAAN KEWENANGAN; -PENGADUAN; -PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 61 Tahun 2014

Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Garut

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERWAL612019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.