Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa salah satu sarana pembinaan pegawai untuk
memelihara persatuan dan kesatuan serta mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional perlu diatur penggunaan
pakaian dinas; bahwa berdasarkan pertirnbangan tersebut diatas, maka
Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedornan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakaian
Oinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Norn or 30 T ahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri No 60 Tahun 2007; Permendagri No 11 Tahun 2008; Kepmendagri No 36 Tahun 1979;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2008 dicabut.
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2013
pedoman - pembentukan - badan - kerjasama - antar - desa
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2013 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan dietapkannya Perda kab. Bandung Barat No. 23 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2006; Permendagrti No. 35 Tahun 2007; Permendgari No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 38 tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 14 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No. 23 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No, 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2013.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntebel serta berorientasi pada hasil yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman
Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah dengan Peraturan
Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daeerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sitematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi
pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan
tata cara perjalanan dinas dalam negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 18 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2022; Perda Provinsi Jambi No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jambi No 1 Tahun 2021; Pergub Jambi No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No 9 Tahun 2017.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 27 Tahun 2022
STANDAR – OPERASIONAL – PROSEDUR – ADMINISTRASI – PEMERINTAHAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturann Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Prosedur Standar secara Administrasi dan Teknis dalam Administrasi Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara penerapan analisis standar belanja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
8 hlm, Lampiran : 26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan dan wujud empati pemerintah daerah kepada masyarakat yang mengalami kedukaan karena kematian anggota keluarganya, maka perlu diberikan santunan duka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santuan Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan pembangunan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang bersumberdari perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis; bahwa untuk melaksanakan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup, Kriteria, Jenis Kegiatan dan Batasan Pendanaan
Bab IV Pengorganisasian Pelaksanaan Swakelola
Bab V Kontrak Pelaksanaan dan Pendanaan
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab VII Penyerahan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Bab VIII Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014.
35 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
