Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup, Kriteria, Jenis Kegiatan dan Batasan Pendanaan Bab IV Pengorganisasian Pelaksanaan Swakelola Bab V Kontrak Pelaksanaan dan Pendanaan Bab VI Pelaporan dan Pengawasan Bab VII Penyerahan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Bab VIII Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purbalingga

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Purbalingga

Tanggal Penetapan

19 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

19 Maret 2014

Tanggal Berlaku

19 Maret 2014

Sumber

BD.2014/No.27

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Bidang

Halaman ini telah diakses 180 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-Nomor-27-Tahun-2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN SWAKELOLA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2014/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan pembangunan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang bersumberdari perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis; bahwa untuk melaksanakan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup, Kriteria, Jenis Kegiatan dan Batasan Pendanaan Bab IV Pengorganisasian Pelaksanaan Swakelola Bab V Kontrak Pelaksanaan dan Pendanaan Bab VI Pelaporan dan Pengawasan Bab VII Penyerahan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Bab VIII Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014.
35 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT