Hak Asasi Manusia-Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2018/18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penganggaran Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Koordinasi, Kerja Sama, Larangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perubahan Rencana Srategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, maka berdasakan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 jo Pasal 359 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20107 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU NO. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Pemendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab Kendal No. 6 Tahun 2006; Perda Kab Kendal No. 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No. 7 Tahun 2016; Perda Kab kendal No. 8 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Renstra Perangkat Daerah; Sistematika Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengenaan sanksi tidak
mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja,
dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program
Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja
dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak
Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara
mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi dalam program jaminan sosial. pengaturan meliputi: ketentuan umum, ruang lingkup, jenis pelayanan tertentu sebagai objek sanksi, pencabutan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.12 Tahun 2016, Perbup No.32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; jenis Hukuman Disiplin; Pemanggilan; Pemeriksaan; Berita Acara Pemeriksaan dan Laoran Hasil Pemeriksaan; Penetapan Keputusan; Upaya Administratif; Pemberlakuan dan Pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; Pembatasan Hak kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman dan 11 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP SETIAP DESA KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bupati perlu membuat peraturan yang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagai aturan pelaksana dari PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1) tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 113 Tahun 2014;Permenkeu No. 119 Tahun 2017; Permenkeu No. 225 Tahun 2017; Permenkeu No. 226 Tahun 2017; Perda Kab. Lingga No. 12 Tahun 2017; Perbup Lingga No. 109 Tahun 2017
Penetapan rincian dana desa, ruang lingkup penggunaan dana desa, penyaluran dana desa, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi penyalahgunaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Rincian dan Prioritas Penggunaan dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 13a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu mengatur tentang
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemanfaat Insentif
Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang: 98-6/2018).
Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyedotan kakus lumpur tinja agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. segala kegiatan pelaksanaan penyedotan dan pembuangan limbah tinja dapat diatur, ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2018
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 tentang Penglolaan Keuangan daerah serta Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dengan memperhatiakn kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 tahun 2017.
UU No 17 Th 2003; UU Ni 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 24 Th 2006; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 83 Tahun 2017.
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 18 Tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 18, BN.2018/No.1710, peraturan.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 26
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana, perlu ditetapkan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Seruyan. Peran Serta Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan
sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk
perwujudan hak dan kewajiban Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana dari Tahap Pra
Bencana,Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana
yang lebih cepat,tepat dan efektif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan 5 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HAK,KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB II
HAK,KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB IV
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB V
PENGAWASAN,PELAPORAN DAN PENGHARGAAN
PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
