Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan, pembentukan, mekanisme pembentukan, kepengurusan, biaya pembentukan, pertanggungjawaban, pemberhentian dan penggantian antar waktu, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adlaah ; Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan memberikan kejelasan dan kepastiann hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,maka terhadap Desa Tugu mulyo kecamatan lempuing perlu ditetapkan batas wilayah
- Bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesaturan Republik indonesia yang didukung dengan kelengkapan Dokumen Otentik berupa Peta batas dan tanda fisik di lapangan berupa pilar batas
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan /pemasangan pilar batas yang di lakukan oleh Tim penetapan Batas Desa/Kelurahan ,telah ditentukan batas wilayah Desa Tugu Mulyo kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 4 Tahun 2011;UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014;Permendagri No 45 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Batas Desa ,Cakupan Desa,Luas Wilayah,Peta Batas Desa,Pendanaan ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku,keputusan Bupati Nomor 298/KEP/I/2015 tentang Batas Desa Tugu Kecamatan Lemping Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
10Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga adat desa/kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengaturan guna peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa./ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini;
Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini;
Pembentukan, Tugas Fungsi dan Kepengurusan LKD;
Pembentukan Tugas, Fungsi dan Kepengurusan LAD;
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus LKD/LAD;
Masa Jabatan;
Pemberhentian;
Hubungan Kerja;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentua Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pengadaan barang/jasa di desa perlu diatur dengan peraturan bupati untuk memberiksan pedoman dalam pengadaan barang dan jasa di desa.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata nilai pengadaan; ruang lingkup pengadaan; para pihak; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; pembayaran prestasi kerja; keadaan kahar; pemutusan surat perjanjian; sanksi; penyelesaian perselisihan; pelaporan dan serah terima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui dokumen Perencanaan Desa, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 7) diubah
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 24 Tahun 2023
bantuan langsung masyarakat - program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2010/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Urusan Bersama Nomor
414.2/13-10/NPUB-PNPM/PMD/2010 Tanggal 3 Mei 2010 tentang
Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Klaten perlu bantuan keuangan bagi masyarakat yang merupakan
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten melalui Unit Pengelola Kegiatan sebagai
pengelola kegiatan, perlu adanya pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2010; Keputusan Bupati Klaten Norn or 31.23/153/2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Pengelolaan Dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2010.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
11 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
