Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No.24/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2020 Dalam Kabupaten Aceh Selatan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2020 dalam Kabupaten Aceh Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2020 dalam Kabupaten Aceh Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 22 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2020 Dalam Kabupaten Aceh Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Yang DIubah:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Yang Akan Diatur:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2020
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2005
desa - sewa - cara lelang tanah kas desa atau bengkok
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2005/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Sewa dengan Cara Lelang Tanah Kas desa atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa tanah kas Desa atau bengkok adalah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi aparat Desa yang dapat atau diperbolehkan untuk disewakan pada pihak lain atau pihak ketiga; bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi Aparat Pemerintah Desa terhadap tanah kas Desa atau bengkok yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga tersebut, maka salah satu jalan sewa tanah kas Desa atau bengkok dilaksanakan dengan cara lelang; bahwa untuk pengendalian, tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok di Kab tegal, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok aparat pemerintah desa di Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Ketentuan sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok aparat pemerintah desa di Kab tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2000; Perda Kba Tegal No 11 Tahun 2000; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2000; Oerda kab Tegal No 13 Tahun 2000; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 11 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tanah kas desa atau bengkok merupakan sumber penghasilan bagi aparat pemerintah desa. MAsa sewa dengan cara lelang tanah paling lama 1 tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa menyesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran
2017, maka pengalokasian dan penetapan Dana Desa
di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gunung
Mas Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan
perubahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersu m ber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
3
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 415) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pem bagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 415) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;
peraturan ini emngatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
9 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa Setiap Tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kab. Kupang No.13 Tahun 2019; Perbup Kupang No.12 Tahun 2016; Perbup Kupang No.26 Tahun 2018; Perbup Kupang No.65 Tahun 2019; Perbup Kupang No.3 Tahun 2020; Perbup Kupang No.5 Tahun 2020; Perbup Kupang No.21 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
4 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pendampingan di pedesaan; bahwa berdasarkan pertimbangn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU no.18 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksaud dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2010.
Perbup ini memiliki 5 halaman dan 33 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa TA 2020
ABSTRAK:
Untuk tertibnya pengelolaan Keuangan Desa terkait penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2019
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan
Bupati Dompu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor )
dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dompu
Tahun 2019 Nomor 186), ada beberapa Desa di Kabupaten Dompu yang tidak dapat diproses pada Bulan Desember 2019
disebabkan adanya kendala tekhnis, maka pada Tahun 2020 ini dilakukan pengajuan kembali untuk dilakukan proses
penyaluran ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
-
-
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 24 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta
keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa
dan Kelurahan maka perlu diadakan beberapa
perubahan-perubahan;
b. bahwa beberapa perubahan-perubahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup
kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Sumber Pendapatan Desa dan anggaran
Pendapatan BelaNJA Desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959Tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 tahun 1999
Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5
tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa
dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Pembentukan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5
tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, sumber pendapatn desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; sumber pendapatan desa; serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2001.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan dengan Perbup No 1 Tahun 2019; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa ketentuan khususnya dalam Pasal 68 ayat (3) yang dirasakan kurang efektif dalam mendukung program Cash Management System (CMS) sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 52 Tahun 2015; Perbup Tegal No 1 Tahun 2019; Perbup Tegal No 12 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 68 ayat (3) mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; III. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; IV. Pengelolaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
23 halaman; 55 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
