Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.742 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 1a Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1.A Tahun 2012

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP LAMSEL 01.A.2012 IZIN USAHA JASA KONTRUKSI.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 Tahun 2012

Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir

Mengubah :

Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012

Download :
Permendag No. 84 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18B Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
5072PERWALI_NO_18-B_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

blud - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2012/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan WaJikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja. maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, standar pelayanan minimal, indikatir pelayanan minimal, rencana pencapaian SPM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
15 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012

Pengelolaan Uang Rupiah

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Download :
Peraturan BI No. 14-7-PBI-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 440/06/2012 Tahun 2012

Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Sibolga

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 6 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 2.a Tahun 2012

STAF AHLI BUPATI

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup No. 2a Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tahun 2012

Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 4/PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula,Dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah

Diubah dengan :

Permenkop UKM No. 1/PER/M.KUKM/I/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10A Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Surakarta Tahun 2012

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
5069PERWALI_NO_10-A_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

RUMAH TANGGA MISKIN - PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10A, BD.2012/NO.68

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Surakarta Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, salah satunya Pemerintah mengadakan prograrn RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau/murah; bahwa pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2012; bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan prograrn RASKIN (Beras Untuk Rwnah Tangga Miskin) di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Surakrata Tahun 2012;
Undang Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Ta.hun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penanggung jawab dan pelaksana program raskin, perencanaan dan penganggaran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
22 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.