PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.936 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pemuda dan Olah Raga Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 1135A/KEP/BJS/XI/2006 tentang Pedoman Perlengkapan dan Atribut TAGANA serta Tanda Kecakapan/Keahlian Khusus Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014
Mencabut
  1. Permensos No. 148 Tahun 2011 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2012
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kesehatan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
  2. Permensos No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Penanganan Pasca Bencana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan