PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.674 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Instalasi Karantina Ikan
Mencabut
  1. Permen KKP Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut
  1. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan No. Ins.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.43/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.55/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Sidoarjo
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.50/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. PER.41/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
Mencabut
  1. Permen KKP No. PER.21/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 29/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut
  1. Kepmen KKP No. KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
    ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 42/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  2. Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  3. Permen KKP No. PER.05/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  4. Permen KKP No. PER.08/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon, khususnya yang terkait dengan wilayah pemasangan
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2008
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di ZEEI
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan