Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal; bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perorangan, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, autentikasi, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
37 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk
meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Pekalongan,
perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat
mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang berbudi pekerti serta
bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan nasional; bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan
kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana
pelestarian kekayaan budaya Kota Pekalongan; bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat,
perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai
sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, fungsi dan tujuan, hak, kewajiban dan kewenangan, standar perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pendidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan bersama
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2012 dan Kepaia Badan Kepegawaian Negara Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian
pegawai negeri Sipil Negara dan Pejabat Negara perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15
Tahun 2012; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15
Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN;
B AB III
JENIS ARSIP KEPEGAWAIAN;
BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten
Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini tentang program pengelolaan arsip vital, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
17 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempcrlancar
penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali perlu dilakukan pcnataan Kearsipan sesuai
dengan perkembangan Teknologi dan Informasi;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Kearsipan
Pemerintah Provinsi Bali Nomor 42 Tahun 2006 sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini, kebutuhan hukum
dan Peraturan Perundangan sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 11 Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2014.
127 Halaman
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 13, BN.2022/No.1228, peraturan.go.id: 5 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penatalaksanaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
a. bahwa agar pengelolaan dan penatalaksanaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat kesamaan dan keseragaman sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu keseragaman pola tindak dalam pengelolaan dan penatalaksanaan kearsipan;
b. bahwa agar pengelolaan dan penatalaksanaan kearsipan berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Pengelolaan dan Penatalaksanaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penatalaksanaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Yang Terdiri Atas:
1. Ketentuan Umum; 2. Subtansi Pengelolaan Arsip Bagi Setiap Skpd/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 3. Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian Dan Penyerahan Arsip; 4. Tahapan Kegiatan; 5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang rincian tugas jabatan struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1166
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
