Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Standar Bıaya Kabupaten Ogan Komerıng Ilır Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir beberapa jenis belanja atau biaya-biaya lainnya yang belum diatur didalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2019; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 352 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 63 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan pada Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 berupa tambahan beberapa satuan standar biaya untuk mengakomodir beberapa jenis belanja dan biaya-biaya lainnya yang belum tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Standar Bıaya Kabupaten Ogan Komerıng Ilır Tahun Anggaran 2019
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya
kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan
rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nornor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota Yang bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
dan menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/211FP3K/M.SM.O 1.00/2019 tanggal
4 Februari 2019 Perihal : Pengadaan PPPK Tahap I
Tahun 2019 maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Seruyan yang telah diatur dengan Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan, masih terdapat
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu
ditinjau kembali pengaturannya. pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus
sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/daerah, agar
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan
secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PRINSIP PERJALANAN DINAS;
BAB V
PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS;
BAB VII
KEWENANGAN PENETAPAN SURAT TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS;
BAB VIII
PENGGOLONGAN;
BAB IX
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB X
WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB XI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN;
BAB XII
PERJALANAN DINAS TETAP;
BAB XIII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XV
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XVII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 46
Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 15) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 18 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Takalar;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Takalar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26
/permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 7). Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor
Tahun 2019 Nomor 02);
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
JABATAN FUNGSIONAL;
TATA KERJA;
KETENTUAN PERALIHAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
20 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 18 Tahun 2019
PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau
Perubahan-Atas-Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016-Tentang-Kedudukan-Susunan Organisasi-Tugas-Dan-Fungsi-Serta-Tata Kerja-Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruangan-Kota Lubuklinggau
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kota Lubuk Linggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016 perlu diganti. Penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016, meliputi : Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; dan Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruangan Kota Lubuklinggau
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran
penatausahaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 96 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya
dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 sesuai aplikasi
OMSPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 bahwa
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana
Alokasi Khusus dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peran Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2019;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
231 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 Bagi Pegawai, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD TAHUN 2019 NOMOR 18/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; IKU; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Per Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta Pedoman Penggunaannya untuk Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 25/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
TIDAK ADA
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang― Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang― Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
pelaksanaan dan pcnatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2019
102 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA WARGA MISKIN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
