PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.959 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
  2. Permenhub No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
Mengubah
  1. Permenhub No. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Mengubah
  1. Permenhub No. 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
  2. Permenhub No. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Mengubah
  1. Permenhub No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan