pengalokasian - dana - bagi - hasil - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan - kepada - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2019/No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf d Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 49 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 61 Tahun 2019
KesehatanLingkungan HidupBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Tegal No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019; bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi, lebih efisien, efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 137 tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; Permendes PDTT No 21 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2015; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 12 mengenai penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82
ayat (2) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan guna pedoman pelaksaan pembentukan serta tata kerja Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kelembagaan, pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
ABSTRAK:
bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa, bahwa sumber daya alam desa harus dikelola berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi, bahwa pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, Namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, pasca berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA BONTAI KECAMATAN JONGKONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetepan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bontai Kecamatan Jongkong.
UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 tahun 2014, Permendagri No 76 tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong.; peta batas wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
Perbup ini terdiri dari 10 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 295
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tabun 2015 tentang Desa perlu menetapkan teknis pelaksanaan dengan peraturan bupati b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersib dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tabun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakbir dengan Undang-undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab dirubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tabun 2015 tentang Perubaban Pertama Atas Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tabun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tabun 2014 Tentang Pemiliban Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2092); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 611). 12. Peraturan Daerab Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tabun 2015 tentang Desa (berita daerab Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72)
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pemilihan Kepala Desa
BAB III Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB IV Pengawasan Pemilihan
BAB V Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa
BAB VI Tindakan Penyidikan dan Pemberhentian Kepala Desa
BAB VII Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa
BAB VIII Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa
BAB IX Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
BAB X Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa
BAB XI Ketentuan Peralihan
BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) ditambah dan diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 60 Tahun 2019
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA-BOYOLALI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2019/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APBDes; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
