Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pemilihan Kepala Desa BAB III Pemilihan Kepala Desa Serentak BAB IV Pengawasan Pemilihan BAB V Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa BAB VI Tindakan Penyidikan dan Pemberhentian Kepala Desa BAB VII Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa BAB VIII Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa BAB IX Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu BAB X Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa BAB XI Ketentuan Peralihan BAB XII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Konawe Utara
Nomor
60
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Wanggudu
Tanggal Penetapan
02 September 2019
Tanggal Pengundangan
02 September 2019
Tanggal Berlaku
02 September 2019
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 295
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 555 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan