PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.742 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1E Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3-E Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas

Kesehatan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Walikota Nomor 3-E Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 35a Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Banjar No. 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.2 Tahun 2012
Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 28.a Tahun 2012
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2012 Tahun 2012
Kewajiban Tambahan Karantina Ikan

Perikanan dan Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2012 Tahun 2012
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 7/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 8A Tahun 2012
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah di Kabupaten Blora
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.400/3/2012 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 17/4/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
Mengubah :
  1. Peraturan BI No. 9/5/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.01/2012
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Mengubah :
  1. PMK No. 132/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan