Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 236, BD Tahun 2023 Nomor 236
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab Ill Batas Desa Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 235 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 235, BD Tahun 2023 Nomor 235
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 234 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 234, BD Tahun 2023 Nomor 234
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perJu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 ebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968 ; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 233 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 233, BD Tahun 2023 Nomor 233
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 232 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 232, BD Tahun 2023 Nomor 232
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 231 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD Tahun 2023 Nomor 231
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Tahun 2023 Nomor 160 Seri E Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar
Bandara Intemasional Yogyakarta Tahun 2023-2043.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Ruang yang meliputi rencana struktur ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, zona hijau di sekitar area bandara. Peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi patokan pada saat melakukan tata ruang di sekitar daerah bandara internaisonal Yogyakarta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
372 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 103 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus,
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana,
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014,
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021,
16. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan,
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi rumah terdampak bencana dan relokasi rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan yang memuat maksud dan tujuan, prinsip penyelenggaraan, sumber pendanaan dan besaran bantuan, perencanaan bantuan sosial, verifikasi bantuan sosial, pelaksanaan bantuan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
58
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Jorong.
ABSTRAK:
a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan
berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah kabupaten Tanah Laut, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Jorong;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun
2016;
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN; RENCANA STRUKTUR RUANG; RENCANA POLA RUANG; KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG; PERATURAN ZONASI; KELEMBAGAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melak~anakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara
dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak
Atas Tanah dan/ atau Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun
2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pelaporan yang meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh PPAT atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara dalam pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati up. Kepala Badan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2016 dicabut.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
