Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 972 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aju Muhammad Idris Samarinda

Download :
Permenag Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2008

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

Mencabut :

PERPRES No. 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M

Download :
PERPRES NO 53 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022

Program Magelang Agamais

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kebijakan Pemerintah

Download :
perwal54tahun2022.pdf

Abstrak

PROGARM MAGELANG AGAMAIS

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2022/NO.56

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Magelang Agamais

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa; b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman kehidupan bermasyarakat yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama, pemberdayaan rumah ibadah, serta apresiasi bagi pembina keagamaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Magelang Agamais;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 55 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
2020 PERBUP KAB. BOYOLALI 55.pdf

Abstrak

JEMAAH HAJI - PELAYANAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2020/ No. 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jemaah Haji;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembentukan P3HD, tata cara pembentukan dan persyaratan petugas haji daerah, penyediaan moda transportasi jemaah haji, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
9 hal

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Menag No. 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Mengubah :

Peraturan Menag No. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Download :
Permenag Nomor 55 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
PP 55 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2016

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pimpinan Atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal Nomor 55 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 55 Tahun 2022

Komunitas Tilawah Tigapuluh

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
69perbup-no-55-thn-2022.pdf

Abstrak

komunitas - tilawah - tigapuluh

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2022/Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Tilawah Tigapuluh

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menanggulangi masalah baca-tulis Al - Quran, malas membaca quran dan gejala abai Al - Quran dan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Quran pada masyarakat Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dalam rangka mewujudkan masyrakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan cinta Al - Quran dibentuk Komunitas Tilawah Tiga Puluh (KTT), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Tilawah Tiga Puluh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalh UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 100 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan Program KTT Kabupaten Sukabumi, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
8 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 2002

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
KEPPRES No.55 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1992

Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1993

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Keppres No 56 TH 1992.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2002.