Permenkes No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
Mencabut
Permenkes No. 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
Permenkes No. 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (BN. 2013/No. 165) sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes No. 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (BN. 2015/No. 1862) sepanjang mengatur mengenai penugasan khusus tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3.
Permenkes No. 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (BN. 2015/No. 1862) sepanjang mengatur mengenai penugasan khusus tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 16, BN 2017/NO 765, PERMENPAN.GO.ID ; 13 HLM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun
2016.
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pertanggujawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ahun anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus memperoleh pengutamaan, dan setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Madiun, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kota layak anak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); ; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Materi Pokok berisi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
Ketentuan, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan , Strategi, Kelembagaan Kota Layak Anak, Pendanaan, Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
22 Halaman + Penjelasan ( 6 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa dengan bertambahnya tempat untuk pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan perubahan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 1950, UU No 13 Tahun 1954; UU No 18 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 22 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kotamadya Daerah Tk II Tegal No 6 Tahun 1988; Perda Kota Tegal No 16 Tahun 2008; Perda Kota Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kota Tegal No 4 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 7 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perwal Tegal No 31 Tahun 2012; Perwal Tegal No 18 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini meliputi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 31) yang diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.16/ TLD No. 149
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 350 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala
Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan
membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di
Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten
Cilacap; bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, ruang lingkup, penyelenggara PTSP, standar pelayanan PTSP, pelayanan secara elektronik, pembiayaan, pengaduan dan gugatan, informasi, larangan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 ttg Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2017
Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan hasil Rapat Kordresi DAK Bidang Pendidikan di Twin Paza Hotel Jakarta tanggal 2 Mei 2017 terdapat perbedaan target output artara DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan Prioritas Nasional sehingga perlu dilakukan penyesuain:
b. bahwa berdasaekan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tatun 2016 dalam Pasal 160 atay (4) yaitu Pergeseran anggaran atar Unit Organisasi, antar kegiatan dan anta jenis belania dapat dilakukan dengan cara merubah peratuaran daerah tentang APBD yang dijabarkan datam Peraturan Kepala Deerah tetang perubahan APBD sebagai dasar pelaksanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraryran daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengtbur pergeseran anggaran tersebut;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dam nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851)
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2003 nomor 47 , tambahan lembaran negara republik indonesia 4286)
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang penbendaraan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 5 , tambahan lembaran negara republik indonesia 4355)
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuanagan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia 4400)
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia 4438)
6. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indoneisa tahun 2009 nomor 130 , tambahan lembaran negara republik indonesia 5049)
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara repubik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia 5679):
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4575)
9. peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik inodonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indosesia nomor 4578)
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 25, tamabahan lembaran negara republik indoneisa nomor 4614)
11. peraturan presiden nomor 36 tahun 2015 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran 2015 nomor 56)
12. peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gowa tahun anggaran 2017 (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2016 nomor 12)
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang peedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
14. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus bidang pendidikan
15. peraturan bupati gowa nomor 76 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kebupaten gowa tahun anggaran 2017 (berita daerah kabupaten gowa tahun 2016 nomor 76)
pasal 1 : pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran
pasal 2 : peraturan bupati ini mulai berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017
PEDOMANA - PENENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - SEKOLAH - MENENGAH - KEJURUAN - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - LUAR - BIASA - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - TERBUKA - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - KEJURUAN - TERBUKA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD 2017/16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014tantang Pemerintahan Daerah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, SMALB, SMAT, SMKT, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dietepkan Pergub Jabar tentang Pedoman Penerimanaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP N.o 18 Tahun 2016; Permendik No. 23 Tahun 2006; Permendik No. 19 Tahun 2007; Permendik No. 24 Tahun 2007; Permendik No. 50 Tahun 2007; Permendik No. 40 Tahun 2008; Permendik No. 44 Tahun 2009; Permendik No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Permendikbud No. 1 Tahun 2017; Permendikbud No. 119 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Penerimanaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka Yang Meliputi Ketentuan Umum, Prosedur, Mekanisme, dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru, Pembiayaan, Peneyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan PP No. 13 Tahun 2015; ; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2017/NO.48, TLD NO.180
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli, perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan ekonomi serta iklim investasi di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah dengan:
1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015; dan
4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
4 halaman; Penjelasan 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
