Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah dari Kapitasi yang Bersumber dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah dari Kapitasi yang Bersumber dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kabupaten Buru. Bahwa dalam upaya memberikan pemahaman Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kepada seluruh stakeholder sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah dari Kapitasi yang Bersumber dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah dari Kapitasi yang bersumber dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur bahwa setiap penerimaan yang bersumber dari Kapitasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan merupakan pendapatan daerah. Adapun pemanfaatan dari pendapatan daerah tersebut yaitu 60% diperuntukkan sebagai jasa pelayanan dan 40% sebagai biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Peraturan ini juga mengatur terkait pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu bahwa pendapatan darah yang disetor ke kas daerah wajib dilaporkan dalam jumlah bruto oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPPKD). Laporan tersebut harus disertai bukti-bukti penerimaan yang lengkap dan sah kemudian BPKKD wajib melakukan pencatatan dalam pos penerimaan berkenaan. Terkait monitoring dan evaluasi, diatur bahwa Dinas Kesehatan dan/atau Inspektorat Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemanfaatan dana ini. Hasil monitoring dan Evaluasi akan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2014 ttg Pemberian Air Susu Ibu eksklusif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Dasar hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.
Materi pokok: Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi, Tata Cara dan Indikasi Medis, Tata Cara Pemberian ASI, Donor Asi, Informasi dan Edukasi, Faktor Penghambat, Penyediaan Tempat Khusus, Penghargaan, dan Mekanisme Pemberian Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM; ; Lampiran : 8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 70 Tahun 2021
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2021/ No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65
Tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan batas tarif tertinggi
untuk pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) berdasarkan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/1/3843/2021, tanggal 27 Oktober 2021,
perlu mengubah Peraturan Bupati nomor 65 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65
tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun
2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
PERSYARATAN - KEPESERTAAN - JAMINAN SOSIAL - KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN - PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2016/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu diatur tambahan Persyaratan dalam pemberian pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.1 Tahun 1970; UU No.7 Tahun 1981; UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; Perpres No.109 Tahun 2013; Perpres No.19 Tahun 2016; Perda No.2 Tahun 2014;
Perbup ini mengatur mengenai Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari; meliputi; Tujuan; Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu; Pelaksanaan Pelayanan Publik Tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 70, BN.2014/No.1633, peraturan.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Dukungan dan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 70 Tahun 2020
Kesehatan - Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodefenciency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrom, perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
Menetapkan KPAD dengan kedudukan, tugas dan fungsinya yang merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 70 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH PROGRAM APBD
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan standar biaya pelayanan kesehatan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipandang perlu mengatur Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 3 Tahun 1992; 3. UU Nomor 23 Tahun 1992; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 29 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 40 Tahun 2004; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 32 Tahun 1996; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. Permenkes Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993; 16. Permenkes Nomor 741 Tahun 2008; 17. Permendagri 53 Tahun 2007; 18. Permenkes Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009; 19. Kepmenkes Nomor 228 Tahun 2002; 20. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008; 21. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 23. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2010.
Standar biaya atas jenis pelayanan kesehatan yang dibetikan PPK pada Sistem JAMKESMASDA sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pembuangan Air Limbah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan menjaga kualitas air yang akan dibuang oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang izin Pembuangan Air Limbah.
UU No.7 Drt Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.11 Tahun 1967, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No. 27 tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.3 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permen No. 19 Tahun 1999, Permen No. 82 Tahun 2001, Permen No. 42 Tahun 2008, Permen No.43 Tahun 2008, Permen No.27 Tahun 2012, Permen LH No.01 Tahun 2010, Permen LH NO 15 Tahun 2011, Permen LH No.16 Tahun 2012, Permen LH No. 5 Tahun 2014, Permen LHK Nomor P.102/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2016, Kepmen LH No.07 Tahun 2001, Kepmen LH No.58 Tahun 2002, Kepmen LH No.37 Tahun 2003, Kepmen LH No.111 Tahun 2003, Perda Kab Tapanuli Tengah No.8 Tahun 2013, Perda Kab Tapanuli Tengah No.6 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.19 tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.38 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.67 Tahun 2017.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri sepanjang mengatur standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
