Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (61 Feraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubanan Atas
Pera tu ran Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntung Dana
Desa Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nornor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati Larnandau
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07/2016; Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri DA1am Negeri Nornor 56 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun
2016
Jurnlah Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Larnandau Tahun Anggaran
2017 adalah sebesar Rp. 67.601.069.000,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus
Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 23 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan dalam Peraturan Daerah;
Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan kerangka hukum sebagai landasan operasionalisasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak;
6. Pendataan dan Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kadaluwarsa Penagihan;
10. Pemeriksaan;
11. Insentif Pemungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 maka Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi perlu menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1979; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2019; PERMENKIU No. 8//PMK.07/2020; PERDA No. 15 Tahun 2006; PERWAL No. 9 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Alor No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdapat perubahan besaran Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan dalam pos Alokasi Dana Desa sehingga Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor
Tahun 2020, perlu ditinjau kembali; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020.
Dasar Hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 33 Tahun 2004; 3. UU No. 6 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 6. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2015; 7. PP No. 12 Tahun 2017; 8. PP No. 12 Tahun 2019; 9. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 10. PMK No. 35/PMK.07/2020; 11. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; 12. Perda Kab. Alor No. 9 Tahun 2019; 13. Perbup Alor No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Alor No. 19 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat mengenai perubahan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Merubah Perda Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2020 dan Perda Kab. Alor No. 19 Tahun 2020
4 halaman; 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan {asal 86 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaa; bahwa dalam rangka melaksanakan amanah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu memberikan pedoman pengembangan sistem informasi desa di Kab grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetepkan Perbup tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan, pengembangan dan penerapan SID, pengelolaan SID< hak dan kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Musyawarah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127, Pasal 137, dan Pasal 139 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengatur tentang tata cara pengisian BPD, pengisian antar waktu dan pemberhentian BPD, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban BPD, ketentuan mengenai penyusunan tata tertib BPD, danmekanisme pengambilan keputusanmusyawarah BPD;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD
3. Kelembagaan BPD
4. Fungsi Dan Tugas BPD
5. Hak, Kewajiban Dan Wewenang BPD
6. Peraturan Tata Tertib BPD
7. Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Desa Karangsari Dan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangsari dan Sendangsari Kecamatan Pengasih.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016.
Materi pokok : Penentuan Batas Desa Karangsari dan Sendangsari untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangsari dan Desa Sendangsari di Kecamatan Pengasih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
