Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan
dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,
Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam Dana
Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan, maka perlu ditetapkannya Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Penganggaran;
4. Pelaksanaan Anggaran;
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Daerah, perlu menyusun perubahan RKPD karena pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Ragka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terdiri atas 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf Ua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Program, Kegiatan, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.15 Tahun 2004; UU no.25 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.17 Tahun 2007; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.20 Tahun 2004; PP no.8 Tahun 2008; PP no.90 Tahun 2010; PP no.12 Tahun 2017; PP no.45 Tahun 2017; Perpres no.2 Tahun 2015; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015;Permendagri no.86 Tahun 2017; Permendagri no.117 Tahun 2017; Permendagri no.31 Tahn 2019; Perda no.3 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.12 Tahun 2016; Perda no.13 tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020; Perbup no.40 tahun 2020
peraturan ini merubah Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019 pada ketentuan pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
merubah Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019
5 halaman peraturan dan 117 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2018/NO. 32, TBD. 2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26
ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016;Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021
Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan katentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsisten anatara perencanaan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah doiubaj beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan
daerah dan adanya perubahan regulasi yang
berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan
daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati
Klaten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 perlu
dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan pasal 2, penyisipan Pasal 2A, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragari Hilir Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 serta
kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proveksi
APBD Tahun 2022, maka rencana Kerja Pemerintah
Daerah perlu dilakukan penyesuaian
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor & Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 17
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hihr Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Sistematika; Penyusunan Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 32 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No. 25 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.56 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.39 Tahun 2006 ;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.54 Tahun 2010
;13.PMDN No.18 Tahun 2016 ;14.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;15.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2010;16.Perda Kab Pandeglang No. 8 Tahun 2010 ;17.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016;18.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
