Peraturan Menteri Perdagangan NO. 52, BN.2022/No.1063, http://jdih.kemendag.go.id/: 31 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2020
Penanaman Modal dan Investasi-Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi pemerintah daerah dibidang perizinan yang efisien, efektif, berkualitas dan transparan, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang; Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMENDAGRI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggara Terpadu Satu Pintu, dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemda wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 tahun 2014; Perpres No. 91 tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; Perda Kab. Tulang Bawang No. 06 Tahun 2012; Perda Kab. Tulang Bawang No. 08 Tahun 2016; Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016; Perbup Kab. Tulang Bawang No. 62 Tahun 2016; Perbup Kab. Tulang Bawang No. 20 Tahun 2020.
Ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis layanan; standar operasional prosedur pelayanan perizinan; monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2009/No. 3 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyiaran Iklan melalui Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta fungsi Radio Suara Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu media penyampaian informasi pembangunan, dipandang perlu mengelola dan menyelenggarakan Radio Suara Banjarnegara secara efisien dan efektif guna peningkatan pendapatan daerah; bahwa tarif penyiaran iklan melalui penyiaran Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama ini sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau dan selanjutnya ditetapkan kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Penyelenggaraan Pelayanan Penyiaran Iklan melalui Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan serta pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudi daya untuk memperoleh manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam
penyelenggaraan izin usaha perikanan karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, maka perlu diatur perizinannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya Ikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap Dan Usaha Perikanan Budidaya; Perizinan; Larangan; Pemberdayaan Dan Perlindungan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaran standar pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kewenangan dan kelembagaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Grobogan, maka Perbup Grobogan No 68 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu perlu diganti; bawha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan untuk semua jenis perijinan dan non perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan non perijinan, pelaksanaan pelayanan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2014 dicabut.
16 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 52 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ENERGI DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK:
-Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Energi dan Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan
-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012.
-Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan energi, izin usaha energi, termasuk didalamnya Perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, izin depot lokal, izin SPBU mini, Izin Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Izin dan syarat permohonan usaha penyediaan tenaga listrik. Izin penyediaan Tenaga Listrik meliputi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, perpanjangan dan pencabutan izin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Media Lapor Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi, dan untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik, maka perlu pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara komprehensif danteringrasi melalui aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kepada Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Media Lapor Bupati;
UU no 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 76 Tahun 2013; PermenPANRB No PER/05/M.PAN/04/2006; PermenPANRB No 15 Tahun 2014; PermenPANRB No 3 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan prinsip penanganan pengaduan masyarakat, pengelolaan pengaduan, kelembagaan, tugas dan tanggung jawab, pelaporan, pemantauan dan evaluasi; serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 90 tahun 2012 tentang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab Batang sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perbup Batang No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2017 No 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
