Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kab. Solok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemkab. Solok dalam rangka membangun dan menata tatalaksana serta memberikan dasar bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 11 Tahun 2015, PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis
3. Penerapan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 48 Tahun 2022
di lingkungan pemerintah kabupaten bintan - pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintah
yang baik (good govermance) perlu adanya
pertanggungjawaban yang dilaporkan pada setiap akhir
tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,untuk
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan teknis
evaluasi AKIP di Kabupaten Bintan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
49 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002;Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
Ruang Lingkup SIDa Kota Batam meliputi kebijakan SIDa Kota Batam, penataan Unsur SIDa Kota Batam dan pengembangan SIDa Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 48 Tahun 2017
unit pelaksana teknis-pengelolaan sampah-dinas lingkungan hidup
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2017/No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 62);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28).
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Rembang
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 1996.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Satpol PP terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat, Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas dan Jabatan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2021
Organisasi dan Tata - Kerja - Dinas - Kepemudaan dan Olahraga - Kabupaten - Ogan Komering Ilir
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat
Nomor : 061/4170/VII/2021 dan berdasarkan eraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 95
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olaraga Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 28 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;PP No 79 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 3 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini di atur mengenai Ketentuan Umum,kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Unit Pelaksana teknis daerah,Kelompok jabatan fungsioanal,Tata kerja ,Ketentuan Umum,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 48 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I. Kententuan Umum
Bab II. Alokasi Dana Desa
Bab III. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Bab IV. Pembinaan dan Pengawasan
Bab V. Pelaporan ADD
Bab VI. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
