Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemrintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
Dasar hukum; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008
Peraturan ini berisi tentang perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 pada pasal 2 terkait dengan susunan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD TAHUN 2019 NOMOR 32/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa rencana strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Rencana Strategis Inspektorat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022; Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; RENSTRA INSPEKTORAT; PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT; KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2013
ABSTRAK:
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat program, kegiatan dan rencana anggaran untuk periode 1 tahun dan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 serta Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Panyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD perlu ditetapkan dengan Perwali.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2012.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 32 Tahun 2011
PERBUP Kab. Banjar No. 45 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2034
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2034
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjar, maka perlu disusun perencanaan
pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan
berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kawasan
strategis Agrominapolitan yang lebih bersifat operasional.
bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan
pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan
kualitas pemanfaatan ruangs erta ketidak seimbangan
struktur dan fungsi ruang,maka perlu dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah,
sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan
efektif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45
Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 11/ PRT / M Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor . 20/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturanbupati Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategisagro-Minapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015-2034, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Peran, Fungsi dan Lingkup Pengaturan;
3. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;
4. Kedudukan dan Jangka Waktu;
5. Wewenang dan Tanggung Jawab;
6. Pola Pengembangan Kawasan;
7. Rtr Kawasan Strategisagrominapolitan;
8. Peraturan Zonasi;
9. Perizinan;
10. Insentif dan Disinsentif;
11. Data dan Informasi;
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
13. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
69 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2008; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Perda No 9 Th 2007 yg telah diubah Peda No 1 Th 2016; Perda No 2 Th 2008 yg telah diubah Perda No 6 Th 2015; Perda No 1 Th 2013; Perda No 6 Th 2012; Peda No 8 Th 2016; Perda No 3 Th 2019; Perwal Kota No 28 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PELAKSANAAN; BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 32 Tahun 2014
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2021/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan
transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik;
b. bahwa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan
berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Peta Rencana SPBE; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
95 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu, menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah kepulauan anambas 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 8 tahun 1974; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 9 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Rincian Tugas, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2009.
38 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
