Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.486 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO 29 TH 2021.pdf

penyertaan modal -perusahaan daerah air minum

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp 6.617.426.000,00 (enam milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.617.426.000,00 (enam milyar enam ratus tujuh beias juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), maka jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang semula Rp 75.512.050.151,00 (tujuh puiuh lima milyar lima ratus dua beias juta lima puluh ribu seratus Iima puluh satu rupiah) menjadi Rp82.129.476.151,00 (deiapan puiuh dua miiyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puiuh enam ribu seratus lima puiuh satu rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 27 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah; b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3al9l:' 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengleta Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368a); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor t29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4L891; 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a3771; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor t2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; L4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubalran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penetapan Nilai Airt Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a08); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 22- Perat.uran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 10, Tambahan Irembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK BAB III FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH BAB IV KOMPONEN PENENTUAN NPA BAB V PENGHITUNGAN NPA BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB VI TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG BAB X PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BAB XV BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK AIR TANAH BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Boalemo No. 15 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021

Download file:

Perbup Boalemo No 26 th 2... boalemo TA 2021.pdf

Perubahan peraturan bupati boalemo nomor 15 tahun 2021 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum tirta boalemo tahun anggaran 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan direktur jenderal perimbangan keuangan Nomor : S-10/MK.7/2021 perihal penetapan pemberian hibah air minum perkotaan dari Sumber dana penerimaan dalam negeri Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No.50 th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 th 2000; UU No.17 th 2003; UU No.12 th 2011; UU No.23 th 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 th 2015; PP No.12 th 2019; Permendagri No.80 th 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 th 2018; Permendagri no.77 th 2020; perda no.5 th 2016; perda no.4 th 2020; Perda No.42 th 2005; Perbup No.93 th 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 tahun 2021 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah air minum tirta boalemo tahun anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP Nomor 23 Tahun 2021.pdf

Air, Sistem Penyediaan Air Minum - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan PP No 185 Th 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; b. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden No 3 Th 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Guna Mendukung Percepatan Pencapaian Universal Acces Bidang Air Minum dan Sanitasi, maka perlu dilakukan Langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; c. Bahwa rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Th 2020-2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces; dan d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024.
1. UU No 3 Th 2003; 2. UU No 7 Th 2004; 3. UU No 25 Th 2009; 4. UU No 12 Th 2011; 5. UU No 23 Th 2014; 6. PP No 16 Th 2005; 7. PP No 38 2007; 8. PP No 6 Th 2008; 9. PP No 122 Th 2015; 10. Perpres No 185 Th 2014; 11. Perpres No 18 Th 2020; 12. Permen PUPR No 18/PRT/M/2007; 13. Permen PUPR No 16/PRT/M/2008; 14. Permen PUPR No 27/PRT/M/2016; dan 15. Perda Kab Mukomuko No 7 Th 2017.
Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Kab Mukomuko 2020-2024; Pelaksanaan RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Subsidi Keringanan Pembayaran Tagihan Air Bagi Pelanggan Individu atau Keluarga Penerima Manfaat Dampak dari Corona Virus Disease 2019 Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Subsidi, PSO Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Download file:

PERBUP 23 -2021 ttg Pedom...i Perumdam Kutim.pdf

2021-TA-SUBSIDI-BELANJA-KUTIM-BENUA-TUAH-TIRTA-PDAM-COVID19-DAMPAK-MANFAAT-PENERIMA-KELUARGA-INDIVIDU-PELANGGAN-BAGI-AIR-TAGIHAN-PEMBAYARAN-KERINGANAN-SUBSIDI-PEMBERIAN-PEDOMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021 No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Subsidi Keringanan Pembayaran Tagihan Air Bagi Pelanggan Individu atau Keluarga Penerima Manfaat Dampak dari Corona Virus Disease 2019 Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

mempedomani Instruksi Mendagri No.21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBD mengamanatkan bahwa Bupati melakukan percepatan Penyediaan Anggaran yang memadai untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/ atau Jaring Pengaman Sosial kepada Individu/Keluarga penerima manfaat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat Pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan Sosial dan Ekonomi Masyarat. Menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Nomor : 180/28/HK-PUU/IX/2021 tentang Surat Perintah Tugas kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Keringanan Pembayaran Tagihan Air bagiPelanggan Individu atau Keluarga Penerima Manfaat Dampak dari Corona Virus Disease 2019 melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Subsidi Keringanan Pembayaran Tagihan Air bagiPelanggan Individu atau Keluarga Penerima Manfaat Dampak dari Corona Virus Disease 2019 melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penganggaran; b. pelaksanaan dan penatausahaan; c. mekanisme; d. pelaporan dan pertanggungjawaban;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Wakatobi Tahun 2015-2035

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 23 TAHUN 2021.pdf

AIR-MINUM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Wakatobi Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Wakatobi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Wakatobi Tahun 2015-2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB IV JANGKA WAKTU RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB V PELAKSANAAN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sikka Tahun 2015-2035

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup 20 2021 RISPAM 2015-2035.pdf

minum-air-sistem

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2021/ No. 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sikka Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sikka Tahun 2015-2035.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; UU No 26 Tahun 2007; UU No 17 Tahun 2019; UU No 11 Tahun 2020; PP No 122 Tahun 2015; Permen PUPR No 27/PRT/M/2016; Perda Kab. Sikka No 2 Tahun 2012; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang: Maksud Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM); Tujuan Pengaturan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
6 halaman; 351 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Peraturan Bupati No. 20 Thn 2021.pdf

PENYEDIAAN AIR MINUM- rencana aksi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021 NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyedian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023;
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO. 7 Tahun 2002; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.122 Tahun 2015; Permen PUPR NO. 27/Prt/M/2016; PERDA NO.1 Tahun 2019
Rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerpakan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembangaan dalam rangka mendukung percepatan pendekatan Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi. Sistem penyediaan air minum menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas Kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
6 hlm. 129 lamp.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur

Download file:

PERBUP NO 19 TH 2021 tent...a PDAM Kab.Kotim.pdf

TARIF AIR MINUM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa dalam menetapkan tarif air minum, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisiensi, sistem tarif yang sederhana dan transparan
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur.
a. Ketentuan Umum; b. Prinsip Penetapan Air Minum; c. Kelompok Pelanggan; d. Tarif Air Minum, Tarif Minimum dan Beban Tetap; e. Perhitungan, Pembayaran Rekening dan Denda; f. Pemasangan dan Perawatan; g. Penutupan, Balik Nama dan Penyambungan; dan h. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup No 19 Tahun 2021.pdf

tarif - air minum

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan pemerataan penggunaan jasa layanan air minum perpipaan atas pemakaian air bersih setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan layanan umum penyediaan sistim air minum, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan, kinerja dan pengembangan air minum perpipaan, dipandang perlu menetapkan tarif; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses air minum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesai Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Dasar Perhitungan dan Penetapan Tarif Bab III Blok Konsumsi, Kelompok Pelanggan dan Biaya Dasar Bab IV Pendapatan dan Tarif Bab V Sanksi Pelanggaran Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum Wilayah Kabupaten Buton Selatan
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT