Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2011
Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Lainnya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.05/2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011
Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Asuransi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 197/PMK.010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 228/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Mencabut :
  1. Pasal 6 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.011/2011
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

APBN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012

APBN Standar/Pedoman

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.04/2011
Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Utang Cukai dan Denda Administrasi
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 3/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan