Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2019/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, kepala Daerah menetapkan petunjuk
pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 29 tahun 2014; PermenPANRB No 12 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 tahun 2018; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; perbup Rembang No 48 tahun 2017; Perbup Rembang no 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. tujuan evaluasi SAKIP;
b. perencanaan evaluasi;
c. penugasan;
d. ruang lingkup evaluasi;
e. tahapan pelaksanaan evaluasi;
f. metodologi evaluasi;
g. teknik evaluasi;
h. komponen penilaian; dan
i. pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
LKE, KKE dan format LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 26 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
3. TATACARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
4. PENGENDALIAN INTERNAL
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
BAHWA PERJALANAN DINAS MERUPAKAN AKTIVITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS KEDUINASAN YANG PERLU DIDUKUNG PENDANAAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUJUAN PERJALANAN KEDINASAN;
BAHWA PERBUP NOMOR 79 TAHUN 2017 SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN KONDISI SAAT INI SEHINGGA PERLU DIUBAH;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PADA PASAL 6; PASAL 10; PASAL 15; PASAL 26; DAN LAMPIRAN 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
PERBUP NOMOR 79 TAHUN 2017
15 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) peraturan mentri dalam negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan mentri dalam negri Nomor 21 tahun 2011, tentang perubhaaan kedua atas peraturan mentri dalam negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 27 Th 2014; Perpres No 54 Th 2010 yang telah diubah Perprs No 70 Th 2012; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2004; Perda KOta Cilegon No 3 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERDAGANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 426
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Permukiman dan Perdagangan Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta dalam rangkamemberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, permukiman dan perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Permukiman dan Perdagangan kepada Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan, pemukiman, dan perdagangan; c. tim verifikasi; d. tata cara penyerahan; e. pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; g. ketentuan peralihan; h. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 24 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
-
-
28
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 26, BN.2013/NO.1303, bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang Akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Bawah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengadaan jasa lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perizinan, maka
berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Kabupaten Kendal tanggal 9 Maret 2020
Perihal Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32
Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal,
Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Standar Dokumen Pemilihan dalam Pelaksanaan Pengadaan
Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun
2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 32
Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
306 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, UU No.1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.22 Tahun 2020, Perpres No.8 Tahun 2012, Perpres No.16 Tahun 2018, Perda No.7 Tahun 2016, Kepmen PUPR No.897/KPTS/M/2017.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tenaga Personil Pekerjaan Konsultansi, Besaran Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 6 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
