Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.316 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 15 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Angkutan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PerBup 15_2012_Perubahan Perbup 44_2011_Izin Usaha Angkutan_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 tentang Persyaratan untuk Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin, dan Emisi CO2 Pesawat Udara

Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amendment 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhause Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes)

Download :
2021pmkemenhub015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2003

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA NO. 15 TAHUN 2003.pdf

Abstrak

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN - pemeriksaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/No. 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, maka perlu menyusun peraturan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan: bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 T ahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan, wewenang pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2003.
17 hal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permenhub No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan
Mencabut Pasal 101

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Download :
PM_15_TAHUN_2019_Update.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2011

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
pm._no._16_tahun_2011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1956

Surat Bandingan Tertanggal 18 Mei 1955 dari Tan Bi Seng

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Keppres No.16 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1980

Pembentukan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta – Cengkareng

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 52 Tahun 1985 tentang Perubahan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng

Download :
Keppres No 16 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 16 Tahun 2013

PEDOMAN PENGELOLAAN BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1998

Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol, Srondol - Jatingaleh

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

Download :
Keputusan_Presiden_no_16 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 16 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA-NO-16-TAHUN-2010-TTG-ocr.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2010/NO.16, TLD No.16, LL KAB. KUBU RAYA: 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

bahwa bidang perhubungna adalam merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiana Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka membaserikan pealyanan keapada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.82 Tahun 1999; PP No.51 Tahun 2002; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2009; Kepmenhub No.KM.32 Tahun 2001; Kepmenhub No.52 Tahun 2004; Kepmenhub No.KM.73 Tahun 2001; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.14 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pengendalian dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2010.
Perbup ini memiliki 19 halaman dan 5 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .