Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.667 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019

Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Mencabut :

Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

Download :
Permendag No. 21 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2019

Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Kesehatan Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951

Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
UU Darurat Nomor 21 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Perpajakan Dan Pungutan-Pungutan Lain Atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak Dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Download :
PP NO 21 TH 1976.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011

Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg di Kabupaten Wonosobo

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Download :
20180227120512_perbup_no_21_th_2011.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3KG

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2011/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg di Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara, Pemerintah telah melakukan substitusi penggunaan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Wonosobo; bahwa agar kebutuhan masyarakat terhadap LPG tabung 3 kg dapat terpenuhi, perlu diatur pelaksanaan penyediaan dan pendistribusiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor I Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005; Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di Kabupaten Wonosobo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2011.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2009

Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2009/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
2 hal

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2017

Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 21 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Batubara Di Kabupaten Tapin

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009.pdf

Abstrak

LAIN‐LAIN – PENCABUTAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Batubara Di Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pertambangan Batubara di Kabupaten bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pertambangan Batubara di Kabupaten Tapin, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pertambangan Batubara di Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Kep. Mendagri No. 99 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pertambangan Batubara di Kabupaten Tapin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2009.
2 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 21 Tahun 2001

Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda_Kab_Bangka_2001_21.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2016

Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi

Mencabut :

Permen ESDM No. 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara

Download :
Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1976.