Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.414 peraturan dalam 0,076 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Nomor 51 Tahun 2022.pdf

penagihan-retribusi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan penagihan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pengaturan mengenai penagihan terhadap retribusi daerah; bahwa untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan retribusi daerah secara optimal, maka perlu menetapkan Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Materi Pokok; Tata Cara Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM; Lampiran: 1 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik

Abstrak

Pendidikan

Download file:

51_2022 PENYELENGGARAAN P...AN DI KAB GRESIK.pdf

PeNDIDIKAN_KESETARAAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, perlu diatur tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Gresik; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program Paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah program Paket C; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Gresik yang memuat penyelenggara pendidikan kesetaraan, peserta didik pendidikan kesetaraan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan strategi pembelajaran, persyaratan penyelenggaraan, penamaan dan penomoran, perizinan, perubahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, evaluasi, sertifikasi dan sistem pelaporan, dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Empat Lawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Empat Lawang No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang

Download file:

Perbup Empat Lawang No 51...n_2022_diskopukm.pdf

kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Empat Lawang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/3634/OTDA Tanggal 30 Mei 2022 Hal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 17 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, teta kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 40).
15 hlm, Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP 51 2022.pdf

KEBIJAKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 511

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

a . b ah w a be r dasarkan ke t e n t uan P asal 2 ay at ( 1) , M ent eri , K epala Le mb a g a , Ke pala D a e rah w a j ib mel akukan pe n g a w asan Pe n g ad aan B aran g /J asa melalui A parat Pe nga w asan I nt e rn Pemerintah ( AP I P ) Kemen t e rian , Le mb a g a / Pemerin t ah D a e rah m as i ng - masing Pe raturan B a d an Pe nga w asan Ke ua ngan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 te n t ang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn atas Pengadaan B arang /J asa Pemerin t ah ; b . b ahwa dalam rangk a pelaksanaan pr o s e s pengad aan b arang / j asa di K abupat e n M una dipe r l ukan penga w asan i n t e rna l, se h i n gga d a p at t e r cipta p r o s e s pengad aan b arang / j a sa y an g be rsih, trans paran dan be rtanggu n gj a w ab y ang dil akukan deng an me ncip t akan si st em pe n ge ndal i an i n t e rn atas pengad aan b arang / j a sa dengan tu j uan me nde t e ks i d an me n cegah a tas kemun gki nan pe n yimpangan d a l am p r o s e s pengad aan b arang / j a sa ; c. b ah w a be r d asarkan pertimban g an seba g a imana dimaksud p a d a huruf a d an b, pe r l u me ne ta pkan Pe rat u r an B upa ti Muna tentang Kebijakan Probity Audit dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang - U ndan g D asar N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n d ang -U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t an g Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3 . U ndan g-U n dan g N omo r 2 8 T ahun 1 999 t e ntang Pe n yele n gg ara N egara y an g B ers i h d an B ebas d a ri Ko rups i, Kol us i d an N epotisme ( Lembaran N egara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 1 999 N omo r 75, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndones i a N omo r 3 851) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e n t ang Ke uangan N eg ara ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 003 N omo r 4 7, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo nes ia · N omo r 4286 ) ; 5. U n dan g -U ndang N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be ndaharaan N eg ara ( Le mbaran N egara R epub li k I ndo n es i a T ahun 2 004 N omo r 5, T ambahan Le mbaran N eg ara N omo r R epubli k I ndo n es i a 4355 ) ; 6. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 te n t ang Pembe nt ukan Pe rat u r an Pe rundan g- un d ang an ( Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 8 2, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 5234 ) seba gaimana t el ah d iubah de n g an U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang-U ndang N om o r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pemben t ukan Pe ra t u r an Pe rundang - undangan ( Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omor 1 83, T ambahan Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 7. U n d a ng-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Pemerin t ahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T amb ahan Le mb aran N egara Re buplik I n done s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a kali t e r akhir de n g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e nt ang H ubun gan Ke uangan an t ara Peme r i n t ah P usat dan Pemerintahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara R epublik I n done s ia T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I ndone s i a N omo r 6757 ) ; 8. U n d ang -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang A dmi n i stras i Pemerint ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah dengan U n dan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N om o r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 9. U ndan g-U n dang N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t an g H ubun gan Ke uan gan an t ara Pemerin t ah Pu s at d an Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mb aran N ega ra N omo r Repub li k I nd o n e s i a 6757 ) ; 1 0 . Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 6 0 T ahun 2 008 t e ntan g S ist em Pe n ge ndali an I nt e rn Pemerintah ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 008 N omo r 1 27 , T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndone s i a No m o r 4 890 ) ; 1 1 . Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t an g Pembi naan d an Pe n gawasan Pe n yele n gg araan Pemerintah D a e rah ( Le mb aran N eg ara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, Tambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n dones i a N omo r 6 041) ; 1 2 . Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e n t an g Pe ngelol aan Ke uan g an D a e rah ( Lemb aran N egara R ep ubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6322 ) ; 1 3 . Pe rat u ran P r e s i den N omo r 1 6 T ahun 2 01 8 t e nta ng Pe n g ad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Lemb aran N eg ara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 3 3 ) se ba gaimana t elah di ubah de n g an Pe raturan Pre s iden N omo r 1 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe r ubahan atas Pe rat u ran Pre s iden N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 t e n tang Pe n g adaan B a rang / J asa Pemerintah ( Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 63 ) ; 1 4 . Pe ratu ran M en t e ri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahu n 2 0 1 5 t e ntan g Pembentukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egar a Rep ublik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 No m o r 1 83 ) seb a g aimana t el ah diubah den gan Pe ratu ran M en t e r i D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N egeri No mo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n tang Pembe ntukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Rep ublik I nd o n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 5 . Pe ratu r an M e nt eri D alam N egeri N omo r 7 7 T ahun 2 020 te n t ang Pedom an Te kni s Pe n gelol aan K e ua ngan D a e rah ( Berita Negara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 1 78 1) ; 1 6 . Pe ra t u r an B a dan Penga w asan Ke uan gan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn a tas Pe ngad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Beri t a N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 6 9 ) ; 1 7 . Pe raturan D a e r ah Kabupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mbaran D a e r ah Kab up ate n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nom o r 6 ) seb a gaiman a t el ah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan atas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 0 1 6 tentan g Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 No m o r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PROBITY AUDIT BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Buton Utara No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara

Download file:

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2022.pdf

Struktur organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program prioritas nasional lingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Sukamara No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Sukamara

Download file:

Peraturan Bupati Sukamara No 51 2022.pdf

struktur organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinelja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Unit Pelaksana Teknis; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Tata Kerja dan Pelaporan; 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Mencabut sebagian Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kendal No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

PERBUP_2022_051.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Dana Desa

Download file:

perbupno51tahun2022.pdf

PEDOMAN-PENYUSUNAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DESA-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Barru 2022 No 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 79 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 1 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes PDT Nomor 8 Tahun 2022; Perbup. Barru Nomor 29 Tahun 2019; Perbup. Barru Nomor 48 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perbup. Barru Nomor 49 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BABV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
V Bab, 7 Pasal (11 Hlm.) dan II Lampiran (42 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Download file:

PERBUP Kab. Karimun No. 51 Tahun 2022.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Perekonomian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun agar terciptanya tertib administrasi, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 28 Th. 1999; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir UU No. 9 Th. 2015; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 12 Th. 2019; Permendagri No. 77 Th. 2020; Permendagri No. 73 Th. 2015; Permenkeu No. 99/PMK.05/2008; Perda Kab. Karimun No. 19 Th. 2007
PERBUP ini mengatur mengenai kriteria kualitas dana bergulir, penentuan besaran penyisihan dana bergulir, pencatatan akuntansi penyisihan dana bergulir, pelaporan penyisihan dana bergulir, dan penghapusan dana bergulir

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
11 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lotim No. 51 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.