Barang - Milik Daerah - sensus - pelaksanaan - pedoman teknis
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah dan untuk memperolah data barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan melalui sensus setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 17 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Petunjuk Teknis Sensus BMD; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Susunan Organisasi
2. Tugas Pokok dan fungsi
3. Tata Kerja
4. Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Desa
5. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terhadap pembagian wilayah kerja inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perbup No.73 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
2 halaman dan 3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
ABSTRAK:
: bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
dan untuk menyesuaikan biaya pelayanan persampahan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
7 tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5)
diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5)
diubah
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan
perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/ A);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8/D).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50 / A) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf F diubah ;
2. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G diubah;
3. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf H Tabel 8 diubah;
4. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf K Tabel 11 diubah;
5. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf M;
6.JKetentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S, angka 6 diubah;
7. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV HurufY diubah ;
8. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AG. TabeI 32.1 Huruf e dan Tabel 32.2 Huruf c diubah;
9. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV setelah Huruf AM ditambah 1 {satu) Huruf yaitu Huruf AN;
10. Ketentuan dalam Lampiran BAB V Huruf E angka 2 huruf a diubah;
11. Ketentuan dalam Lampiran BAB VI setelah Angka 24 ditambah 1 (satu) Angka yaitu Angka 25;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEMATIKA RUPMK; BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
91 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Permenpan No PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indkator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan indkator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabuaten Batang;
UU No 9 Tahun 165; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 29 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Prmen[an No PER/9/M.PAN/5/2007; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikatro Kinerja Utama untuk digunakan oleh Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Insektorat Daerah Kabupaten Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
43 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA (ADAT ISTIADAT) DAN PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA TIMUR DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN TEMPAT BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2018/ No.68
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian, Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya (Adat Istiadat) dan Perjuangan Rakyat Kolaka Timur dengan Pemberian Nama-Nama Jalan, Tempat Umum, Situs, dan Tempat Bersejarah Serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:
Negara menjamin, mengakui dan menghormati entitas/identitas budaya dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan selaras atau sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang, kemudian negara juga harus mengenal dan mendukung kebudayaan dan kepentingan masyarakat hukum adat . serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalarn pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; nilai-nilai sosial budaya, dan nilai-nilai perjuangan Rakyat Mekongga ( Kolaka ) perlu dilestarikan guna menjadikan pemehaman dan catatan sejarah bagi penerus di kabupaten kolaka timur; eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat merupakan salah satu modal sosial dan elemen dasar Kebhineka Tunggal Ikaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu perlu diiakukan peleatarian, perigembangan dan pemberdayaan adat istiadat di Kabupaten Kolaka Timur yang berbasis desa dan kelurahan; nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai Perjuangan Rakyat Mekongga (Kolaka Timur) perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman dan catatan sejarah bagi generasi ·penerus di Kabu paten Kolaka dengan. pemberian nama nama jalan, tempat Umum, situs dan Tempat Bersejarah serta peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tentang Pelestarian, Pengembangannilai-nilai Sosial Budaya (adat Istiadat) dan Perjuangan Rakyat Kolaka Timur Dengan Pemberian Nama-nama Jalan, Tempat Umum, Situs dan Tempat Bersejarah serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur.
Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 Iayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 ;
PERATURAN DAERAH (PERDA) INI BERISIKAN TENTANG PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA (ADAT ISTIADAT) DAN PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA TIMUR DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN TEMPAT BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ATAS HAK-HAK ADAT DAN ADAT ISTIADAT MEKONGGA 5. PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA KOLAKA TIMUR DAN IBUKOTA KECAMATAN 6. PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA TEMPAT UMUM 7. PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH 8. PELESTARIAN PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH 9. PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH 10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 11. PEMBIAYAAN/PENDANAAN 12. PENYIDIKAN 13. KETENTUAN PIDANA 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
