Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; b. bahwa Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebagai landasan
kebijakan dalam pencapaian visi dan misi yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.1 Tahun 2022
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra BLUD, Susunan Dan Sistematika Renstra BLUD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021 dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2019
Peraturan bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021 meliputi ketentuan umum; kedudukan; maksud dan tujuan; sistematika; pemetaan dan pemutakhiran nomenklatur program dan kegiatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 guna merealisasikan target kinerja Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019
RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun deng sistematika sebagai berikut
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KERANGKA
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH SASARAN DAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 031
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Nomor 31 Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 diubah
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur No. 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta kesinergisan penyelenggaraan urusan antar tingkatan Pemerintahan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maka perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2012-2016;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; RKPD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok kerja sasaran kegiatan, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peracuran Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 diubah.
162 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan Rehap Gedung Sekolah Dasar
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pembangunan Gedung Sekolah Dasar
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Perpres 80 Tahun 2003; Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339
/KPTS/2003; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Standar Operasional
Prosedur Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Kabupaten Barito Kuala; Tata Kerja; Saranan dan Prasarana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Natuna menJrusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan prioritas program dan kegiatan tahun 2019 dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
8 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerjs Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka Rencana Kerja Pemerimtah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerimtah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor.12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) pasal yang mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Piovinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAAS) Provinsi Riau Tahun 2020 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
