Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.959 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi Dan Sub Bidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Download file:

Permendagri 26 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

permen_no.25_th_2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Download file:

permen_no.24-2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERMENDAGRI No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Download file:

permen_no.23_th_2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengubah

PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

permendagri_21 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

permen_no.19_th_2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

permen_no.18_th_2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri No. 13 tahun 2011.pdf

pedoman-kehumasan-kemendagri

2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13, BN 2011 (131) : 17 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan; b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyebarluasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- Tugas, kedudukan dan wewenang lembaga kehumasan - Ruang lingkup kehumasan - Mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kementerian dalam negeri - Mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota - Mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa - Pembinaan - Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
17

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

permen_no.11-2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

permen_no.10_th_2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT