Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
T.E.U.
Indonesia, Kementerian Dalam Negeri
Nomor
49
Bentuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Bentuk Singkat
Permendagri
Tahun
2011
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
04 Oktober 2011
Tanggal Pengundangan
05 Oktober 2011
Tanggal Berlaku
05 Oktober 2011
Sumber
BN.2012/NO.617, kemendagri.go.id : 2 hlm.
Subjek
APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Kementerian Dalam Negeri
Bidang
Halaman ini telah diakses 744 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Diubah dengan :
-
PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Mengubah :
-
PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2011
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan