Peraturan Bupati Banjar Nomor
43 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Ratu Zalecha Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas
Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha agar lebih
berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu
menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum
Daerah Ratu Zalecha Martapura;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Ratu Zalecha Martapura;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
URAIAN TUGAS
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
Peraturan Bupati Banjar Nomor
43 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Ratu Zalecha Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; dan klasifikasi NJOP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bantul No.3 Tahun 2013 ttg Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 63 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Kios Dan Los Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah selesainya pembangunan kembali pasar flamboyan, maka perlu diatur pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53/M-DAG/Per/12/2008, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kewajiban Dan Larangan, Tata Cara Pemanfaatan Kios Dan Los Pedagang, Sanksi Administrasi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perumahan
ABSTRAK:
. bahwa perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten
Bombana dewasa ini semakin pesat, khususnya di
kawasan perkotaan, sehingga secara spasial dan sosial
berdampak terhadap ketidakseimbangan perkembangan
wilayah, persebaran penduduk serta peralihan fungsi
lahan pertanian dan kawasan lindung;
b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut,
diperlukan suatu kebijakan untuk memberi arah
pengembangan perumahan di Kabupaten Bombana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perumahan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Repub2ik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No mo r 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4439);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1988 Tentang Rumah Susun,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 1988 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 58;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Permukiman;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31
/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
Yang Berdiri Sendiri;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan melalui
kredit / Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera
Dengan Dukungan Bantuan Faisilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2011 nomor 3)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 09
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22
Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013
Nomor 22);23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2013;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
BAB III
ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN
BAB IV
PERIZINAN
BAB V
PENGEMBANG PERUMAHAN
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 63 Tahun 2013
KesehatanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2013/No.63 Seri D Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab III Organisasi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Kepegawaian
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 dicabut.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sebagai implementasi maksud pada pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa memungut biaya memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.1 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Sasaran, Besaran Bantuan, Dan Waktu Penyaluran Dana, Implementasi Bosda, Organisasi Dan Mekanisme Pengelolaan Bosda, Penggunaan Dana Bosda, Monitoring Dan Supervisi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Bosda, Pengawasan, Pemeriksaan Dan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
