Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 63 Tahun 2013

Pengembangan Perumahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAB IV PERIZINAN BAB V PENGEMBANG PERUMAHAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pengembangan Perumahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

31 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2013

Tanggal Berlaku

31 Desember 2013

Sumber

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 477 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.63 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGEMBANGAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perumahan

ABSTRAK:

. bahwa perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten Bombana dewasa ini semakin pesat, khususnya di kawasan perkotaan, sehingga secara spasial dan sosial berdampak terhadap ketidakseimbangan perkembangan wilayah, persebaran penduduk serta peralihan fungsi lahan pertanian dan kawasan lindung; b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan untuk memberi arah pengembangan perumahan di Kabupaten Bombana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perumahan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Repub2ik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No mo r 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4439); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31 /Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri; 19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan melalui kredit / Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Faisilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 nomor 3) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 22);23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAB IV PERIZINAN BAB V PENGEMBANG PERUMAHAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 63 Tahun 2013

Pengembangan Perumahan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT