Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab,
beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan
profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, maka perlu
diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
pada Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat diberikan remunerasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem
Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
mengatur mengenai penetapan remunerasi BLUD RSUD kabupaten sidoarjo. pengaturan meliputi: ketentuan umum, penerima remunerasi, besaran remunerasi, kewajiban , larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman + 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2018
Tambahan penghasilan pegawai - dinas kesehatan - puskesmas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/NO.694
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang Bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja pegawai negeri sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang Bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, termasuk di dalamnya mengatur tentang: Penerima TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), jenis TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), serta besaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2018
Penetapan Biaya Tunjangan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Tunjangan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Perda Nomor 11 Tahun 2017 maka Perda No 24 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali dan penetapan biaya belanja rumah tangga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati OKI.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU no.28 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2017, Perda No.19 Tahun 2017, Perda No.131 Tahun 2017, dan Peraturan DPRD OKI No.01 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tunjangan belanja rumah tangga, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Pengamanan Persandian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Sebagai Pengelola Pengamanan Persandian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan persandian untuk memberikan perlindungan bagi keamanan dan kerahasiaan informasi, maka Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengelola pengamanan persandian dituntut tanggungjawab yang tinggi dan senantiasa dihadapkan dengan resiko penggalaman dari pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan dan pengamanan persandian di daerah, sehingga perlu diberikan tunjangan yang diatur dalam Peraturan Presuden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.79 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perka BKN No.9 Tahun 2009, Perka Sandi Negara No.5 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.31 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian; Besaran Tunjangan Pengamanan Persandian; Sumber Pembiayaan; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima -di Perguruan Tinggi Negeri;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian
remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah
ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun
2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit
Pengobatan Penyakit Paru;
b. bahwa untuk menyempurnakan substansi yang mengatur
mengenai Ketentuan Umum, sumber pembiayaan gaji dan
pengaturan mengenai pemberian insentif, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan
Penyakit Paru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016
tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Unit Pengobatan Penyakit Paru yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan ayat (3) baru;
4. Ketentuan Pasal 9 diubah;
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A;
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah;
7. Pasal 14 dihapus;
8. Pasal 15 dihapus;
9. Pasal 16 dihapus;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Demak No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah seharusnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Perturan Bupati Demak Nomor 43
Tahun 2018; bahwa sehubungan dengan usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dipandang perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan daftar pada lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga
Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu untuk
memberikan tambahan penghasilan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB IV
KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ;
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI ;
BAB VII
PEMBIAYAAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta guna
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu
menetapkan peraturan Bupati Muna Barat tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif
Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak dan retribusi daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintaban antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnousi
Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muna Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor
12 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tabun
2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
(TUPOKSI) BPKAPD Muna Barat;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBERIAN INSENTIF
BAB III ALOKASI PEMBERIAN INSENTIF
BAB IV PENERIMA INSENTIF
BAB V BESARAN INSENTIF
BAB VI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
8 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
