Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2020

PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Pemberian Insentif, Honorarium, Jasa Kerja Dan Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans, Tenaga Non Medis, Relawan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020. memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kesehatan; kriteria penerima; tatacara pengusulan; pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

19 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2020

Tanggal Berlaku

19 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 26

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 813 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 31 TH 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

gaji tunjangan honorarium
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan bencana Covid-19 sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran yang salah satunya diprioritaskan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (surveilans) korban terpapar covid-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19 atau memiliki resiko paparan virus sesuai dengan standard harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif, Honorarium, Jasa Kerja Dan Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans, Tenaga Non Medis, Relawan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1.9/PMK.07/2020; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ; 31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Materi Pokok: mengatur mengenai Pemberian Insentif, Honorarium, Jasa Kerja Dan Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans, Tenaga Non Medis, Relawan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020. memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kesehatan; kriteria penerima; tatacara pengusulan; pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020. jumlah 24 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2020

PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT