Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah
Kabupaten Blitar, serta untuk menjabarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 ten tang
Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara pemungutan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah; e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Blitar; f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pajak Daerah.
Mengatur mengenai : 1. Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan
penerimaan PBB-P2; 2. Menetapkan pedoman untuk melaksanakan tata cara pemungutan PBB-P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
93 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Barito Utara No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja dalam rangka mendukung produktivitas serta komitmen optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mentgeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya perubahan pola kehidupan bermasyarakat di Kota Sawahlunto yang semakin berkembang sehingga berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta untuk memberikan kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan penindakan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan agar peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dapat terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
14 halaman
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 39 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 220 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2012; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. S-1779/PW7/6/2017; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 31 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian tambahan penghasilan meliputi maksud dan tujuan pemberian, ketentuan pembayaran, pembiayaan, dan tata cara perhitungan serta pemotongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, Nomor 8).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan l'crtanggunjawaban Dana Operasional.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
3. Penghitungan pengelompokan kemapuan keuangan daerah;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 2/B
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Pemko Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto,dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto serta Kader Motivator di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan Perubahan Analisa Standar Belanja khususnya terkait standarisasi harga atau biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB).
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pada Lampiran Standar Biaya Umum, Kode Barang 1.10.28.03.01.002, nama barang Satuan Biaya Perjalanan Dinas - Uang Harian;
2. Ketentuan pada Lampiran Standar Biaya Umum, Kade Barang 1.10.28.01.09.099, nama barang Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.02, TLD.2019/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
mempunyai kewajiban melindungi masyarakat,
menjaga persatuan, kerukunan masyarakat dan
melestarikan nilai sosial budaya dan dalam rangka
upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya
daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya,
untuk itu perlu menggali dan meneliti serta
menetapkan Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun
2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Hari Jadi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan dan perayaan hari jadi
diatur dengan Peraturan Bupati.
6 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
