PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 481 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
  2. PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1947
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
  2. PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1947
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PP No. 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1947 dari hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1946
• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1945
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengubah
  1. PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  2. PERPRES No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mencabut
  1. KEPPRES No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1962
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 18 Tahun 1960 tentang Pemberian Ganjaran (Premi) Kepada Orang-Orang yang Telah Memberikan Jasanya Dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan