Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2014

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perda No. 2 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PEDOMAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menghindari persaingan yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum serta pengawasan dan pengaturan terhadap trayek-trayek angkutan serta kebutuhan terhadap angkutan umum dan berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubtingan Nomor KM 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman izin penyelenggaraan angkutan umum di jalan dengan tujuan penyelenggaraan angkutan umum di jalan melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan dan menjamin keberlangsungan hidup usaha bidang angkutan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perhubungan

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.pdf

Abstrak

PERATURAN-DAERAH-(PERDA)-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERHUBUNGAN-ABSTRAK

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK:

Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang · Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali,penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem lalu lintas dan angkutan baik darat maupun laut ke dalam satu kebijakan pemerintah daerah melalui penataan sistem transportasi yang berbasis pelayanan kepada masyarakat,pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat dan laut sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 ,Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021,Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ,
Tujuan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang am.an, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
-
-
80

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2018

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

Tempat-Parkir-di-Tepi-Jalan-Umum-dan-Tempat-Khusus-Parkir

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan pembangunan dan aktifitas masyarakat di Kabupaten Majene, berjalan seiring dengan kebutuhan fasilitas parker di tepi jalan umum, yang pada saat ini belum memadai dan perlu ditingkatkan; b. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memperhatikan kajian teknis bidang perhubungan darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, maka dipandang perlu menetapkan lokasi sebagai tempat parker di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penetapan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Keputusan Mentertentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitasi Parkir untuk Umum; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retriusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 19); 14. Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 40); 15. Peraturan Bupati Majene Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 41);
Penentuan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum pada ruang milik jalan, serta tempat khusus parkir pada ruang milik jalan (Rumija).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perpres Nomor 2 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2012

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017

Penyelenggaraan Perhubungan

Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Nomor 2 Tahun 2017_opt.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2012

Pajak Parkir

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda Konawe Utara No. 02 Tahun 2012.pdf

Abstrak

pajak-parkir

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/No. 25 , LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasa) 2 ayat (2) huruf b UU No.34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Parkir merupakan Jenis Pajak Kabupaten/Kota; Bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, datam rangka keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa titipan kendaraan/parkir kendraan maka perlu diatur pelaksanaanya; Bahwa berdasarkan petimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum : UU No.29 tahun 1959; UU No.13 tahun 1980; UU No.14 tahun 1997; UU No.17 tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No.4 Tahun 2008 ; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 6. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Wilayah Pungutan 7. Tata Cara Pembayaran 8. Tata Cara Penagihan Pajak 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Keberatan Dan Banding 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 13. Kadaluwarsa 14. Ketentuan Pidana 15. Penyidikan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014

Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download :
Perda_Kab_Belitung Timur_2014_02.pdf

Abstrak

PERHUBUNGAN-PENYELENGGARAAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab Beltim Tahun 2014 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK:

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Kabupaten Belitung Timur bahkan dari dan keluar wilayah Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat. Sebagai salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perhubungan perlu dirumuskan secara cermat. dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman penyelenggaraannya
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perhubungan yang melingkupi penyelenggaraan perhubungan darat, angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP), serta penyelenggaraan perhubungan laut. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam lingkup perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan) antara lain menyangkut manajemen rekayasa lalu lintas, analisi dampak lalu lintas, parkir, angkutan, pengujian berkala kendaraan bermotor, terminal, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Cakupan pengaturan penyelenggaraan ASDP meliputi persyaratan yang harus dipenuhi serta perizinan dan rekomendasi yang harus dimiliki oleh setiap operator perhubungan ASDP. Sedangkan, cakupan pengaturan penyelenggaran perhubungan laut meliputi penyelenggaraan angkutan laut, usaha jasa terkait angkutan, perizinan angkutan, kepelabuhanan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
Segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan perhubungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur dalam Perda ini.
Beberapa ketentuan dalam Perda akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
56 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009

Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub Sultra No.02 Tahun 2009.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2009 / NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah menurunkan harga BBM, kondisi geografis, load factor (faktor muatan), kondisi prasarana jalan, maka Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif jarak angkutan lintas Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 42 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Produksi Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi; 9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum; 10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 11.Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.
Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 74 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Download :
2020pg00320002.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERGUB - NOMOR - 33 - 2013 - PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERDA - 13 - 2011 - PAJAK - DAERAH - PUNGUTAN - KENDARAAN - BERMOTOR - BEA - BALIK - NAMA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 02, BD 2020/ No.02

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2013, berikut perubahannya. Dalam rangka penghematan energi bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor listrik. Untuk tertib administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana termaksud serta menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2019; Pergub No.33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No.11 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, menyisipkan angka 1a di antara angka 1 dan 2, menyisipkan angka 19a dan 19b di antara angka 19 dan 20, menyisipkan angka 24a, 24b, 24c di antara angka 24 dan 5, menambahkan 2 angka yakni angka 41 dan 42. Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 11 ayat (4), ayat (5) huruf a dan b, Pasal 12 huruf b, c, d, d1, d2, d3, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5), (6), dan (7). Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 14, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 15a, 15b, 15c di antara Pasal 15 dan 16, mengubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, mengubah ketentuan Pasal 18, Pasal 20, menyisipkan Pasal 20a di antara Pasal 20 dan 21, mengubah ketentuan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) huruf a dan e, ayat (2), ayat (5), menambahkan huruf f setelah ayat (1) huruf e, menambahkan huruf e setelah ayat (2) huruf d, mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 39, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 42a, 42b, dan 42c di antara Pasal 42 dan 43, menyisipkan huruf c1, c2, dan c3 di antara huruf c dan d Pasal 44, mengubah ketentuan Pasal 45, Pasal 45a, Pasal 47 ayat (1), (2) huruf a angka 2 dan huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 47a ayat (3), menghapus ketentuan Pasal 47b, mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (1), (3), dan (4), mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengubah ketentuan Pasal 50, mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2), menyisipkan ayat (1a) di antara ayat (1) dan (2) Pasal 51, serta menambahkan ayat (3), (4), dan (5) setelah ayat (2) Pasal 51

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
36 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.