Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1955

Menemukan 80 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau"
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
UU Darurat Nomor 10 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Kependudukan Orang Asing
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Download file:
UU Darurat Nomor 9 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Tindak Pidana Imigrasi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mencabut
  1. Pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."
Download file:
UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  2. PERPU No. 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  3. UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Download file:
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)
Abstrak
Kesehatan
Download file:
UU Darurat Nomor 6 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UUDrt No. 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Download file:
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
UU Darurat Nomor 3 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Bank Negara Indonesia
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perpu Nomor 2 Tahun 1946
Download file:
UU Darurat Nomor 2 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1955.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan