Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang RencanaStrategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019-
2023
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 14 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penetapan, sistematika, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati bone bolago nomor 21 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mencapai target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.2 Tahun 2015; Perda Kab Bone Bolango No.5 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (rkpd) kabupaten pesisir selatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2019 memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 62 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019
UU No 12 Tahun 1956, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, Uu No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, Uu No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 20 tahun 2004, PP No 71 Tahun 2010, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2006, PP N0 40 Tahun 2006, PP No 8 Tahun 2008 PP No 18 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, Perpres No 5 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 80 tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 22 Tahun 2018, Perda No 8 Tahun 2010, Perda No 7 Tahun 2011, Perda No 14 tahun 2011, Perda Kab.Pesisir Selatan No 3 tahun 2016, Perbup Pesisir Selatan no 62 Tahun 2018
Ketentuan dalam pasal 10 Perbup Pesisir Selatan No 62 tahun 2018: Sistematika Perubahan RKPD Kab.Pesisir Selatan Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Perbup Pesisir Selatan No 62 tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2019
rencana kerja perangkat daerah kabupaten situbondo tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Mengingat : 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Janngka Menengah Daerah (RPJPMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10); 21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2019
rencana - kerja - pemerintah daerah kabupaten lebak
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Ld.2019/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 15 Th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda kab Lebak No 5 Th 2005; Perda Kab Lebak No 19 Th 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu; bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 55 Tahun 2012; PermenpanRB No 37 Tahun 2012; Permenpan RB No 52 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 35 Tahun 2018; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 48 Tahun 2016; Perbup Rembang No 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber, jenis, prinsip dan tata cara penanganan benturan kepentingan. Sumber benturan bisa terjadi karena penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi pribadi dan golongan, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan mengutamakan kepentingan pribadi/golongan. Dan setiap perangkat daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan penetapan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang akan
dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2020. Isi beserta uraian RKPD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
340 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 – 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terkait program percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2021, yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya; bahwa untuk mempercepat pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Donggala, maka perlu komitmen dan dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah serta seluruh komponen masyarakat;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran Pokok RKPD serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Peraturan ini berisi tentang, maksud, tujuan dan sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pembangunan (Masterplan) Smart City di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Gerakan Menuju 100 Smart City
di Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi lnformatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah
Kabupaten Grobogan Nomor : 32/KOMnJFOjHK.03.02/05/2018 dan Nomor 555.3/17/Vj2018 dipandang perlu menyusun rencana induk pembangunan (masterplan smart city); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pernbangunan (Master Plan) Smart City di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tatun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, rincian rencana induk pembangunan (Master Paln) Smart City, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
