Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.228 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2013

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Pendidikan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 60 Tahun 2013

Tunjangan Daerah Bagi Pejabat Fungsional Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
perbup_no60_th_2013.pdf

Abstrak

TUNJANGAN-DAERAH-PEJABAT-FUNGSIONAL-TERTENTU-inspektorat

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013/NO.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Daerah Bagi Pejabat Fungsional Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan secara komprehensif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu memberikan tunjangan daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Tunjangan Daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 M.PAN/9/2009 Tahun tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU BAB III TUNJANGAN DAERAH BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
-
-
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 60 Tahun 2013

Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013

Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahawan Pemuda

Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PP Nomor 60 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 60 Tahun 2013

Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013

Download :
perwalno60th2013apk.pdf

Abstrak

dprd - PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD.2013/No. 60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, pengaturan dan fasilitasi guna mendorong tumbuh kembangnya demokratisasi khususnya melalui proses kampanye pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden den Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PerKPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD, dimana didalamnya mengatur perubahan ketentuan tentang alat peraga, maka Perwal Magelang No 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemsangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPR, DPRD, DPRD Prov, DPRD Kota, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perwal tentang pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 42 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PP No 29 tahun 2000; PP No 36 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 4 tahun 2011;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, perencanaan, perizinan, hak dan kewajiban, pemasangan alat peraga, larangan, pengendalian dan pengawasan, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2013.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 dicabut.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2013

Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kab Kebumen Tahun 2013 No 60_ocr.pdf

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

ABSTRAK:

bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang ketahanan pangan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi SPM Bidang Ketahanan Pangan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2013

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perpajakan

Download :
PerBup No 60 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penetapan Tempat Pembayaran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersih sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kcwenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 7. Pajgik Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 13. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan. 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaein daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. Bank Persepsi adalah bsink umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 16. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PBB Perdesaan dan perkotaan. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang, 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan beseimya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melalcukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalsih surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 21.Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran sementara atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan, untuk ditukarkan dengan surat tanda terima setoran sebagai bukti pembayaran resmi. BAB II DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA MENGHITUNG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pasal 2 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. (2) NJOP Bumi dihitung dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti. (3) NJOP Bangunan dihitung dari nilai perolehan baru yang disesuaikan dengan penjnasutan. (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. (5) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupaikan hasil perkalian antara luas areal yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi. (6) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan hasil konversi nilai Bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi NJOP Bumi. (7) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil perkalian antara luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi. (8) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOPBangunan sebagaimana dimaksud dalam klasinkasi NJOP Bangunan. (9) NJOP digunakan untuk menghitung ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan. (10) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun. (11) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tarif Pasal 3 (1) Tarif PBB Perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (3) Untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila seorang WP memiliki lebih dari satu objek Pajak maka pemberlakuan NJOPTKP hanya pada salah satu dari objek Pajak yang dimiliki oleh WP. Bagian Ketiga Cara Menghitung PBB Perdesaan dan perkotaan Pasal 4 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajsik sebagaimana dimaksud d^am Pasal 3 ayat (3). BAB III TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Tempat Pembayaran Pasal 5 (1) Pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang dibayarkan pada loket pembayaran pada Dinas pengelolaan keuangan daerah, Tempat Pembayaran atau Bank Persepsi yang ditunjuk. (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Pasal 6 Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada perjanjian keija sama antara Bupati dengan Pimpinan Bank Persepsi. Pasal 7 Dalam hal pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang pada Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tempat Pembayaran menandatangani bukti pembayaran PBB yang dilakukan dan diberikan kepada Wajib Pajak. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pasal 8 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan hams dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan. Pasal 9 (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 10 (1) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan atas dasar SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dengan men^unakan TTS. (2) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Petugas pemungut. (3) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti untuk mendapatkan STTS. Pasal 11 Penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan oleh Petugas pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH). BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 12 (1) Tata cara penundaan pembayaran atas ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dsin Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 0. membuat surat pemyataan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; d. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. (2) Syarat-syarat penundaan pembayaran : a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon ditunda; b. apabila ternyata batas waktu 10 (sepuluh) hari keija sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar ke^asaannya tersebut. Pasal 13 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari keija setelah tanggal diterimanya permohonan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda pembayaran BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 60 Tahun 2013

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Pembibitan Ternak dan Benih Ikan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2013

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

APBD

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Temanggung No. 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Download :
PERBUP_NOMOR_60_TAHUN_20131_ocr.pdf

Abstrak

pedoman-pengelolaan apbd

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2013 No. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, perlu diatur mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibuat peraturan mengenai pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Temanggung masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Satuan Kerja Pera n gkat Daerah mengenai aturan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang baik sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Ta hun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini menetapkan definisi istilah terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Temanggung. Pedoman Pengelolaan APBD sebagaimana diatur dalam Lampiran merupakan bagian integral dari Peraturan Bupati ini. Selain itu, Peraturan Bupati sebelumnya Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 66) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2013

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 60 TH 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - ORGANISASI - UNIT LAYANAN PENGADAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013/598

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.