Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Militerisasi Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Otonoom.

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No 47 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1948 dari hal Pemerintahan di Sumatera

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PP No. 10 Tahun 1948 tentang Peraturan yang mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra

Download file:

PP No 42 Thun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Peraturan yang mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PP No. 42 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1948 dari hal Pemerintahan di Sumatera

Download file:

PP No 10 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 Tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No 1 Tahun 1948.PDF

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Instruksi Untuk Wali-Kota Diseluruh Indonesia

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No.16 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pemerintahan di Sumatra, Sebagai Daerah Otonomi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No.8 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Download file:

Perpres Nomor 80 Tahun 2024.pdf

Pelantikan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota - perubahan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 80, LN 2024 (170) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024 mengenai batas minimal usia kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihitung sejak tanggal pelantikan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2016.
Perpres ini menambah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2016. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 2A. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 22A. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai jadwal pelantikan kepala daerah. Dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 23A yang mengatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2016.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perpres Nomor 55 Tahun 2024.pdf

Unit Pelaksana Teknis Daerah - Perlindungan Perempuan dan Anak - uptd

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 55, LN 2024 (73) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran file: 17 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

Abstrak

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perpres Nomor 11 Tahun 2023.pdf

Urusan Pemerintahan - Konkuren Tambahan - Bidang - Energi dan Sumber Daya Mineral - sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 11, LN.2023/No.20, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

ABSTRAK:

Untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer dan tercapainya kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 21 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 70 Tahun 2009; PP Nomor 79 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017.
Perpres ini mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan merupakan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam huruf CC angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain pembagian urusan pemerintahan subbidang Energi Baru Terbarukan tersebut, dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres Nomor 121 Tahun 2022.pdf

Badan Pengarah - Percepatan - Pembangunan - Otonomi Khusus - Papua

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 121, LN.2022/No.201, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 106 Tahun 106; dan PP Nomor 107 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan adan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; hak keuangan dan fasilitas; dan pendanaannya. Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Lampiran: 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1948.