Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum

Download :
Pergub_DKI_117_2020.pdf

Abstrak

pajak-kendaraan-bumi dan bangunan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 117, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71051

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/ atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum, perlu diubah
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Pergub No. 88 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Mengubah Pergub No. 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum
8 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1953

Penambahan, Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Ujung Pandang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 119 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Download :
Perpres Nomor 123 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kepaniteraan - Mahkamah Agung - Perubahan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 123, LN.2022/No.204, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial perlu menegaskan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 48 Tahun 2009; dan Perpres Nomor 14 Tahun 2005.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung tersebut merupakan jabatan yang dijabat oleh Hakim Tinggi yang diangkat dan diberikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan di Mahkamah Agung. Selain Pasal 1, perpres ini juga mengubah ketentuan dalam Pasal 7 yang berubah menjadi: Jumlah Panitera Muda Mahkamah Agung, Panitera Pengganti Mahkamah Agung, dan jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 14 Tahun 2005.
Lampiran: 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 125 Tahun 1957

Penolakan Banding Jen Ho Sie Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.125 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 130 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perwal 130 tahun 2022.pdf

Abstrak

bantuan-hukum

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 130, BD Tahun 2022 Nomor 132

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkum HAM No. 10 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwali No. 29 Tahun 2018
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 1; penghapusan ayat (2) Pasal 2 dan Perubahan ayat (3) Pasal 2; Perubahan Pasal 3 ayat (2); Disisipkan Pasal 3A, 3B, 3C Dan 3D; Perubahan ayat (1) pasal 4, Penambahan ayat (3), (4), (5); Perubahan Ayat (1) dan (2) Pasal 5, Penambahan ayat (3); Perubahan Pasal 7; Perubahan Pasal 11; Penghapusan Pasal 12; Perubahan Pasal 15; Perubahan ayat (1), (3) dan (4) Pasal 16, Penghapusan Pasal 16; Perubahan Pasal 17; Penghapusan Pasal 18; Perubahan Pasal 19; Perubahan Pasal 21; Perubahan Pasal 22; Perubahan Pasal 23 Perubahan Ayat (2) Pasal 24, Penambahan 2 Huruf ayat (3), Penghapusan ayat (4); Perubahan ayat (2) Pasal 25; Perubahan ayat (1) Pasal 27; Perubahan ayat (1) Pasal 28; Perubahan Pasal 29; Perubahan Pasal 30; Perubahan Pasal 31; Perubahan Pasal 33; Perubahan Pasal 34; Perubahan Pasal 35; Perubahan Pasal 36; Perubahan Pasal 37; Perubahan Pasal 39; Perubahan Pasal 40; Perubahan Pasal 41; Perubahan Pasal 42; Perubahan Pasal 43; Perubahan Pasal 44; Perubahan Pasal 46; Penghapusan Pasal 47; Penghapusan Pasal 48; Perubahan Judul Bab IV; Penghapusan Bab V

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018
22 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 131 Tahun 2000

Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_131_th_2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta,Dan Kejaksaan Negeri Una Aha

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_132_th_2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1961

Penunjukan Pengadilan Tentara Jakarta Untuk Mengadili Pemberontak PRRI/Permesta

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 132 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 141 Tahun 1957

Penolakan Banding Tan Ie Tiong Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.141 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 142 Tahun 1957

Penolakan Banding The Han Thio Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.142 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 1953.