Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2018

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Badan Pajak dan Retda atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pembebasan PKB/PBB-P2, dan tata cara pemberian pembebasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2018

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71029

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1560 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No 88 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71029
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, diatur bahwa Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas); dan bahwa penyitaan objek pajak berupa benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak dalam rangka penegakan hukum oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyebabkan objek pajak tersebut berada dalam penguasaan negara, sehingga perlu diberikan pembebasan pajak; UU No. 29 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 std UU No. 9 Tahun 2015; PP No 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010 std Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor std dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Gubenur No. 262 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No. 297 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Badan Pajak dan Retda atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pembebasan PKB/PBB-P2, dan tata cara pemberian pembebasan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018. 10 halaman (termasuk lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521