Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Standar Satuan Harga sebagaimana dim aksud pada huruf a, merupakan harga satuan setiap unit barang, jasa dan honorarium yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009 ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar harga satuan harga kabupaten karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran 1 'endapata. L dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng I Rappang Tahun
Anggaran 2017, maka di pandang pcrlu +rnengatur standar
biaya masukan scbagai dasar dalam incmperhitungkan
biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi SKPD
dalarn perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan] Bupati tcntang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 210 l 7;
1. Undang-Undang Nornor Tahun 29 Len tang Pcmbent I tkan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (temb�uan Negara
Republik Indonesia Tahun 19591 Nornor 74,
Tambahanl.cmbaran Negara Republik I l ndones.ial't- irnor
.1822); i
2. Undang Un<lang Norr.or 17 T,;::-1.;�1 2003 rentang Ke . ,,g,.tn
N egara (Lem buran Negara Rep .iblik I ndor.caia'l'nlrun .: uo:;
Norno- 47, Tambahan Lernbaran Negara Re]. rolik
Indone siaNornor 4286);
3. Undang-Undang Nornor l Tahun i 2004
Perbendaharaan · Negara (Lernbaran cgara
Indonesia'Tahun 2004 Nornor 5, Taml ahan
Negara Republik lndoncsiaNomor 4355);
I\. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung .Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repub1ik Inda csia'Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Negara Republik IndonesiaNomor
4400);
5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 200 teruang Sisrern
Perencanaan Pembangunan Nasio al (Lernbaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 20 4 Nemer 104,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik 1ndonesia �01!.10.:_,
4421); l
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ter.tang
Perirnbangan Keuangan Antara Pcmcrintah dan
Pemerirrtahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia'Tahun 200'1 Nomor 126, Tarnbahan Lerr.oaran
I ........ " Negara Republik Indonesiablornor 11 '138);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun i 2014 teruang
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tumbahan Lernbarun
I
Negara Rcpublik IndonesiaNomor 5587) sebagairnana te lah
diubah beberapakali terakhir dengan 'Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tamb�han Lemburan
Negara Republik lndonesiaNomor 5679); I
8. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tenrang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara l�epuulik
lndonesiaTahun '200G Numor 140, Tambanan Lemt.u.an
Negara Republik Indonesiarcomor 54 78);
9. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor 13 T ... rhun 'l :0(.1
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Da. : �t.i,
sebagaimana telah diubah beberapa kali · tcrakhir d«. 1gr1 n
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 201:
lO. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor 31 Tanur: :0: 6
ten tang Pedornan Penyusunan APBD Tahuh Anggaran 'U 17
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ti :'·I);
L 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenrcng Rappang Nom..r l l
T ' ahun 2007 ten tarig Pokok-pokok Pengelolaan Kcuaugan
Daerah (Lernbaran Daerah Tahun 2007 Nornor 11);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN
BAB III
KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
BABV
KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAB VI
KETENTUAN PERALIHA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
NOMOR 23 TAHUN 2016
31
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2018
Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2020/No.23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 287);
ETIKA DAN SASARAN PPDB; PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN; JALUR PENDAFTARAN; PERSYARATAN; PELAKSANAAN PPDB; SELEKSI; DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PESERTA DIDIK; PENGUMUMAN HASIL SELEKSI; BIAYA; PENDAFTARAN ULANG; MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH; PERPINDAHAN PESERTA DIDIK; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih berwibawa dan berorientasi pada pelayanan publik, perlu dilakukan manajemen kinerja yang baik terhadap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa untuk terlaksananya manaJemen kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun pedoman manajemen kinerja untuk menjadi dasar dalam manajemen kinerja pegawai;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 38 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tujuan, BAB III tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur, BAB IV tentang Pelaksanaan,Pemantauan Kinerja dan Pembinaan Kinerja, BAB V tentang Pengukuran Kinerja, BAB VI tentang Penilaian Kinerja, BAB VII tentang Perawatan dan Pengembangan Kinerja,BAB VII tentang Tambahan Penghasilan., BAB IX tentang Penerapan Manajemen Kinerja, BAB X tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja, BAB XI tentang Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak,BAB XII tentang Ketentuan Lain-Lain,serta BAB XIII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang adil, bermanfaat untuk pembangunan perlu dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab;b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahunn 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 218 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsıp di Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah /Unit kerja selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat aturan mengenai kegiatan:
a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 36 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
