Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyesuaian Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Target Kinerja Program dan Kegiatan dan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Program Dan Kegiatan;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 24 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sekadau No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 telah diverifikasi dan ditelaah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional serta telah dibahas bersama seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerin tab Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Skadau Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (universal access) Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kutai Barat, agar program nasional sebagaimana dimaksud dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.16 Tahun 2005;dan, PP No.42 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL 2019-2021, Pelaksanaan RAD AMPL, Pemantauan dan Evaluasi, Penyampaian Pendapat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 24 Tahun 2019
RENCANA KERJA - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.250
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, dimana terdapat beberapa ketetuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 yang diubah yaitu Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2, ketentuan ayat (1) Pasal 3, ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 4, dan ketentuan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan daerah tahunan; bahwa untuk mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat dan menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangakat Daerah serta guna mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan ketentuan PAsal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa jali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PErubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeah, Bupati berwenang menyudun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, RKPD Tahun 2020, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
587 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perubahan RKPD Tahun 2019; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
