Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting
dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan,
informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat; bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media
informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui
media televisi, Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendirian
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratu.ran Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pendirian lembaga penyiaran publik lokal televisi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011
PERWALI Kota Cimahi No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - PADA - LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH - DAN - KANTOR - PELAYANAN - PERIZINAN - TERPADU - KOTA - CIMAHI
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD 2011/ No. 101 Seri D
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 9 Tahun 2008, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Cimahi, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2008; Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip SOP; Penyusunan SOP; Pengesahan; Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011
Perwali Kota Bogor No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 SERI E tanggal 12 Januari 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Permen LH No. 8 Tahun 2006; PermenLH No. 15 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025
ABSTRAK:
Whit, dalam nutmlui enelakscirakan smarm! Undang4 Indang Noma 25 Tabun 2004 taitany,Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang.Undang Naar 32 falum :OW tentang Pemcrinuthan Dann. sebagaimana Idol, diubah bebempa kali tcrakhir dengan Imdang.Undang Manor 12 Tahun 2008 tentang
Pcnitwhan gedua Alas I lndang.Undang Nomor 32 lahun 2004 rentang Pemennta/un Ikkerah, Parwrintah Daerah diwajibkan menyutun Rancana PanNinmunan langla Panjang (RP/P1 Ibierals;bahsva Rancana Pernbangurun langka Panjans Daerah terwbut akaa digunakan unluk rnernhcrikan ant' dan pedoman terhadap pelakunaan pembangunan di Kota !Simla:tutu. bahwa berdasarkan pcnimbangan m1510:flans dornaltsuil iktlam hum( a dim hunt b palu membentuk Peva:nom Daerah Kota Banjarbaru icntanm Rencana Pembangtman /angka Panjang(RP1P) Daerah Kum Raniarharu Tabun 2005-2025
Undanm-lndang Nomor 9 Tabun 1999;1 Indang.l.mdang Nornor 17 lahun 2003 !L.:101nm;I indang-Undang Nome 25 Tabun 2004;lIndang • Undang Noising 32 Tahun 2004;Undang-t Nomor 33 Tabun 2004;linclang.Undany Nano; 17 Tahun 2007;linclang.Undany Nano; 17 Tahun 2007;Pczaturan Pcmcnntah Horner 58 Tabun 2005;Peraturan Pancrintah Nomor 38 lahun 2007;Penituran Pemerinith Namur I 'Tabun 2008;Peraturin Prrsiden Republik Indonesia Humor I Tabun 2007;2l'craturan Menton Ebben Ncgen Nomor 13 Tahun 2000;Pereuran Menton Dalarri Negcri Nomor 54 Tabun 2010;Parana:in Dacrah Pnwirrsi Kalimantan ticlatan Nomor 17 Tabun 2009;Pennon Dacrah Kota Hanjaebarti Nemec 2 Tabun 2008
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Program Pembangunan Daerah;Sistematika RPJP Daerah;Pengendalian dan Evaluasi;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.
110
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2009 - 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
